PB Hippmamoro Geruduk DPRD Pulau Morotai Pertanyakan Anggaran Bumdes dan Covid-19
PULAU MOROTAI, TRANS89.COM – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-Hippmamoro) unjuk rasa mempertanyakan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun 2017 hingga 2019 dan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai.
Massa aksi PB Hippmamoro dipimpin Dodi Rio berlangsung di kantor DPRD di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), Senin (13/7/2020).
Orasi Dodi Rio mengatakan, hari Kamis kami hearing dengan DPRD Kabupaten pulau Morotai untuk memanggil Kepal Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kejaksan Negeri (Kejari) Pulau Morotai.
“Indonesia adalah negara demokrasi dan transparan, namun tidak begitu yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Anggaran Bumdes dari Tahun 2017-2019 masih dalam tanda tanya besar,” kata Dodi.
Menurut dia, transparansi penggunaan anggaran Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai itu patut dipertanyakan, dan kami meminta kepada pihak terkait untuk agar dapat bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran Bumdes maupun dana Covid-19.
“Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai segera realisaaikan anggaran Bumdes pada tahun 2017-2019. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pulau Morotai untuk merubah sistem penanganan Covid-19 dalam masa new normal dan transparansikan penggunaan anggaran Covid-19,” tutur Dodi.
Massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai Rasmin Fabanyo bersama anggota DPRD Pulau Morotai Basri Rahaguna, Suhari Lohor, Ruslan, dan Fadli Djaguna.
Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo menyampaikan, kami sudah menyurat kepada pihak-pihak terkait untuk dapat hadir di acara agenda sidang besok pukul 10.00 WIT.
“Kepada teman-teman Hippmamoro, kami berharap dapat menyiapkan data-data yang akan dibutuhkan besok dan diharapkan untuk bersabar, karena sidang belum bisa dibuka hari ini dengan berbagai alasan tertentu,” papar Rasmin.
Dodi mengemukakan, kami menginginkan pihak terkait seperti Kadis PMD dan Satgas Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai dapat dipanggil untuk memberikan keterangan, sehingga semuanya jelas.
“Kami merasa dibodohi oleh lembaga DPRD yang menjanjikan akan menghadirkan pihak-pihak terkait pada hari ini,” ujar Dodi. (Aripin/Nis)
