Aliansi LSUP Majene Aksi Solidaritas dan Duka Cita Yus Yunus
MAJENE, TRANS89.COM – Aliansi Lingkar Study Untuk Perubahan (LSUP) unjuk rasa solidaritas dan duka cita atas insiden dugaan penganiayaan warga Polewali Mandar (Polman) Yus Yunus hingga tewas yang terjadi di Nabire Papua.
Aksi solidaritas Aliansi LSUP diikuti sekitar 40 dipimpin Lil Ansar dan Abd Nanda, berlangsung di pusat pertokoan dan kantor Polres Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (28/2/2020).
Massa aksi membawa dua bendera LSUP dan bendera Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) serta pamflet bertuliskan, mengencam penganiayaan warga Kabupaten Polman di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Adili baru di didamaikan. Meminta Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan memfasilitasi secara hukum dan menjaga keamanan para perantau. Aliansi solidaritas dan duka cita Yus Yunus. Beri sanksi terhadap aparat yang lalai dalam menjalankan tugas.
Orasi Lil Ansar menyampaikan agar Kapolri mencopot Kapolda Papua beserta anggotanya yang yang lalai dalam melaksanakan tugas.
“Kami meminta agar masyarakat Kabupaten Majene tidak terpancing dengan kejadian yang terjadi di Nabire,” papar Lil.
Tuntutan massa aksi, Abd Nanda meminta kepada pemerintah agar mengadili para pelaku dan menjatuhkan hukum seberat-beratnya.
“Mendesak pemerintah khusunya pihak Polri, agar memberikan sanksi terhadap oknum Polri yang lalai dalam bertugas,” pinta Nanda.
Ia juga meminta Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan memfasilitasi secara hukum dan menjaga keamanan para perantau.
“Mari menjunjung keadilan untuk mencapai perdamaian dan menegaskan bahwa kasus ini persoalan keadilan dan kemanusiaan bukan ras atau suku,” tegas Nanda.
Massa aksi kemudian bergerak menuju kantor Polres Majene dan ditemui Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji ucapkan terima kasih kepada massa aksi atas kepedulian terhadap hukum di Indonesia.
“Kami Polres Majene tidak bisa mengeluarkan statement tentang kejadian di Nabire. Kami berharap agar Polda Papua bisa melakukan peroses yang adil. Serta bagi oknum yang melakukan pembiaran akan dikenakan sanksi dan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” papar AKBP Irawan. (Ibrahim/Nis)
