HMI Aksi Tolak Pembuatan Videotron di Majene
MAJENE, TRANS89.COM – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Komisariat Majene unjuk rasa menolak program pembuatan videotron di Kabupaten Majene.
Aksi dipimpin Bakhtiar berlangsung di Bundaran Pusat Pertokoan dan kantor Bupati Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Kamis (30/9/2021).
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, seruan tempur tolak videotron, sejahterakan rakyat pemerintah tidak konsisten, tolak penyalahgunaan APBD.
Orasi Bakhtiar mengatakan, pemasangan videotron di tiga titik di wilayah kota Kabupaten Majene, dimana pekerjaan videotron ini akan bekerjasama dengan investor.
“Pemasangan videotron tersebut melalui Memorandum of Understanding (MoU), kemudian penyediaan anggarannya nanti tahun depan baru dianggarkan melalui APBD Majene tahun 2022,” kata Bakhtiar.
Menurutnya, proyek yang menelan anggaran cukup besar ini bakal dipasang di beberapa jalur masuk kota Kabupaten Majene dan ditempat lainnya.
Kat Bakhtiar, papan reklame berbentuk videotron kami nilai tidak pas dalam hal program yang efektif untuk daerah Kabupaten Majene, dikarenakan Majene belum sepenuhnya membutuhkan pembangunan seperti videotron.
“Banyak lembaga menilai kurang efektifnya pembangunan videotron ini dikarenakan masih banyak lini-lini (sektor) yang perlu di bangun untuk kebutuhan langsung masyarakat Kabupaten Majene,” tutur Bakhtiar.
Orasi Adi menyatakan, pembangunan videotron dinilai kurang efektif untuk pembangunan di kota Kabupaten Majene karena kurang bermanfaat untuk masyarakat.
“MoU antara Pemda dan pihak investor tidak sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat,” ujar Adi.
Sempat terjadi saling dorong mendorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian dikarenakan mahasiswa ingin membakar sebuah ban bekas di tengah jalan dan menutup jalan, namun berhasil dicegat pihak kepolisian.
Mahasiswa kemudian diarahkan menuju pintu utama kantor Bupati Majene untuk melanjutkan aksi unjuk rasa agar tidak menyebabkan kemacetan di jalan raya, kemudian mahasiswa meminta bertemu dan berbicara langsung dengan Bupati Majene.
Mahasiswa kemudian diterima Wakil Bupati Majene Aris Munandar, Sekda Kabupaten Majene Masriadi Nadi Atjo, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Majene Rafli Nur, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene Kasman Kabil.
Wakil Bupati Majene, Aris Munandar menyampaikan, pembangunan videotron sejalan dengan program Majene terang, dimana fungsinya dalam menyampaikan program dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene ke masyarakat.
“Pembangunan videotron berkejasama dengan pihak ketiga, dimana dana pembangunan ditanggung oleh investor. Keuntungan videotronya nanti, Pemda (Majene) akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” papar Aris.
Kadis Kominfo Majene, Rafli Nur menjelaskan, pembangunan videotron bekerjasama dengan investor. Pada MoU antara Pemda Majene dan investor terdapat 40 slot promosi.
“40 slot promosi ini dibagi, dimana Pemda Majene mengisi 15 slot promosi dan sisanya 25 slot promosi untuk swasta, namun apabila ke 40 slot sudah terisi, Pemda Majene tidak harus mengisi 15 slot tersebut,” jelas Rafli.
Ia menyebutkan, kedepanya pihak Pemda Majene melalui Kominfo akan mengundang perusahaan-perusahaan guna mensosialisasikan untuk memasang iklan.
“Pembangunan videotron tidak menggunakan APBD. Adapun anggaran Rp1,4 miliar merupakan anggaran periklanan Pemda Majene, namun angka Rp1,4 miliar tersebut boleh saja kita tidak membayar ketika 40 slot iklan telah diisi oleh pihak swasta,” sebut Rafli.
Kepala BPKAD Majene, Kasman Kabil mengatakan, PAD Majene tidak sampai 10% dari total APBD, sehingga dalam rangkat meningkatkan PAD, Pemda Majene berinisiatif mengundang investor dalam hal ini dengan investasi videotron.
“Adapun 3 manfaat dari pembangunan videotron antara lain, dari wajah kota dan estetika kota, dari segi arus informasi dari Pemda Majene ke masyarakat dan dari sisi keuangan daerah kita akan memperoleh tambahan penghasilan daerah melalui pajak reklame,” kata Kasman.
Dirinya mengungkapkan, setiap iklan yang dipasang oleh pihak ketiga, Pemda Majene akan mendapatkan 25%. Selain itu, sisa 75% keuntungan pihak investor dibagi kembali, dimana pihak investor mendapatkan 60% dan Pemda Majene mendapatkan 40%.
“Terdapat juga dana CSR (Corporate Social Responsibility), dimana pihak ketiga wajib membangun rumah-rumah tahfidz di wilayah Kabupaten Majene,” ungkap Kasman. Pada tahun kelima, 1 unit videotron akan diberikan ke Pemda Majene. Dalam MoU juga tercatat, ketika dalam perjalanan tidak menguntungkan kedua belah pihak, dapat dibatalkan,” ungkap Kasman.
Tanggapan Bakhtiar mengatakan, MoU tersebut dianggap merugikan Pemda Kabupaten Majene, dimana Pemda hanya mendapatkan 40% sedangkan investor 60%.
“Kami meminta MoU tertulis agar diberikan kepada kami mahasiswa, sehingga bisa dikaji secara lebih baik,” katanya.
Lanjut Bakhtiar, perjanjian pada MoU dimana pemerintah diwajibkan beriklan dari 40 slot iklan diisi sebanyak 15 slot, dan ini kami anggap sangat merugikan Pemda Kabupaten Majene.
“Kami menyesalkan anggaran periklanan Rp1,4 miliar tersebut sangat tinggi. Kami mengnggap pembangunan videotron bukan hal yang urgen, karena masih banyak lainnya seperti penanganan korban pasca gempa di Malunda dan Ulumanda,” imbuhnya. (Abner/Nis)
