Dialog dan Diskusi Perempuan Dalam Membangun Peradaban Demokrasi di Majene
MAJENE, TRANS89.COM – Persatuan Pemuda Penggerak Desa (P3D) Palipi Soreang bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Majene, laksanakan dialog dan diskusi (Diksi) perempuan dalam membangun peradaban demokrasi jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Majene Tahun 2020.
Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (Internasional Womans Day/IWD) berlangsung di Boyang Peguruang Desa Palipi Soreang, Jalan Poros Majene-Mamuju, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (8/3/2020) malam.
Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado mengatakan, perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pesta demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya perwakilan perempuan di dunia politik Indonesia.
“Salah satunya adalah keterlibatannya dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 lalu hingga kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majene. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan kerja keras dari perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki,” kata Salmawati.
Komisioner Bawaslu Majene, Indrianah Mustofa menuturkan, perempuan juga perlu terlibat dalam mengawasi tahapan Pilkada dan berani melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran maupun kecurangan pemilu.
“Perempuan diharapkan bersedia mengawasi proses dan tahapan hingga pelaksanaan pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suaran (TPS) pada hari H,” tutur Indrianah.
Ia menjelaskan, diperlukan komitmen dari perempuan untuk menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks dan ujaran kebencian.
“Pelibatan perempuan secara aktif akan membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil dalam Pilkada,” jelas Indrianah.
Komisioner KPU Sulbar, Sukmawati M Sila menyampaikan, perempuan rentan dipengaruhi, sebab fakta dilapangan banyak perempuan yang tidak mengerti akan kewajiban dan hak dalam pemilihan.
“Target utama kontestan Pilkada untuk dipengaruhi adalah perempuan, karena paling mudah dipengaruhi dan mudah dijadikan obyek politik,” papar Sukmawati.
Lanjut Sukmawati mencontohkan isu ibu-ibu dan bahan pokok dengan memanfaatkan sosok perempuan.
“Padahal peran perempuan seharusnya juga mampu mengawal jalannya pesta demokrasi dan ikut menggunakan hak suaranya tanpa pengaruh gender,” tambahnya. (Ibrahim/Nis)
