Diduga Penambangan Emas Kembali Marak, Pergerakan Mahasiswa Pulau Buru Datangi Polda Maluku
AMBON, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Pulau Buru (PMPB) unjuk rasa menganggap maraknya dugaan penggunaan merkuri dan sianida di lokasi tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru.
Aksi dipimpin Tamsir Katimpo berlangsung di Polda Maluku Jalan Rijali, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (2/8/2021).
Massa aksi membawa pamflet bertuliskan, terkait maraknya penggunaan merkuri dan sianida pada tambang Gunung Botak Kabupaten Buru. Mendukung Pemprov Maluku untuk melegalkan tambang emas Gunung Botak menjadi tambang rakyat.
Selanjutnya bertuliskan, meminta kepada Kapolda Maluku untuk menangkap oknum-oknum pemilik rendaman, tong, dompeng dan penyuplai merkuri sianida yang sering masuk pelabuhan Namlea Kabupaten Buru. Meminta Kapolda Maluku untuk mencopot Kapolres Buru, Kasat Reskrim, Kasat Intel dan paling penting Kapolsek Waepo.
Pernyataan sikap massa aksi, Tamsir Katimpo meminta dan mendesak Kapolda Maluku untuk mencopot dan mengevalunsi Kapolres Buru, Kasat Reskrim, Kasat Intel dan Kapolsek Watapo yang diduga membiarkan serta diduga bekerjasama dengan para penambang ilegal.
“Digua kuat oknum aparat bekerjasama dengan oknum-oknum yang memiliki rendaman, tong, dompeng atau tromol di dataran Watapo,” pinta Tamsir.
Ia juga meminta dan mendesak Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas dan menangkap oknum-oknum penambang yang menggunakan bahan mercon yang berbahaya dan dapat merusak lingkungan.
“Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar segera melegalkan tambang Gunung Botak sebagai tambang rakyat dan di atur secara mekanisme dan Undang-undang agar dapat membawa manfaat dan kesejateraan masyarakat,” terang Tamsir.
Menurutnya, Kapolda Maluku agar mengungkap dan proses hukum oknum mafia penyuplai zat beracun dan berbahaya (B3), asam sianida (Cn) dan mercon (Hg) di Kabupaten Buru, dan memproses hukum oknum mafia penadaan hasil emas-emas ilegal.
“Kami meminta Kapolda Maluku untuk menghentikan proses penambangan emas ilegal di Kabupaten Buru tambang batuan ilegal. Meminta Gubernur Maluku untuk secepatnya melegalkan kawasan tambang emas Gunung Botak menjadi tambang rakyat. Meminta TNI dilibatkan dalam penjagaan dan pengamanan di tambang emas ilegal Gunung Botak,” tutur Tamsir.
Massa aksi diterima Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem. Dan perwakilan aksi mengatakan, masih banyak ditemukannya aktivitas penambangan liar dengan cara rendaman dan tromol yang dimiliki oleh donatur-donatur pengepul emas di penambangan Gunung Botak.
“Kami meminta kepada Bapak Kabid Humas Polda Maluku agar segera menindaklanjuti permasalahan ini dan segera memberhentikan Kapolres Buru. Agar pihak kepolisian menindak tegas para oknum penyuplai bahan merkuri dan Sianida di tambang Gunung Botak,” katanya.
Tanggapan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem menyampaikan, terkait dengan penambangan Gunung Botak untuk sementara dihentikan, karena pemerintah daerah (pemda) sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan tambang Gunung Botak.
“Waktu kemarin-kemarin, pemda membiayai pasukan, baik dari TNI, Polri dan Satpol PP untuk menjaga dalam mengamankan para penambang liar yang masih beraktivitas di Gunung Botak,” papar Roem.
Akan tetapi, kata Roem, saat ini tidak ada dukungan lagi dari pemda, sehingga tidak ada lagi personil yang mengamankan aktivitas penambangan liar di Gunung Botak.
“Untuk sekarang ini Polda Maluku menyerahkan wewenang ke Polres Buru untuk menjaga keamanan di tambang Gunung Botak,” katanya.
Lanjut Kabid Humas Roem, untuk tuntutan saudara-saudara akan segera disampaikan kepada Kapolda Maluku agar beliau bisa mengambil langkah kedepannya.
“Terkait dengan permasalahan ini, mari kita saling bekerjasama untuk mengamankan penambangan liar di Gunung Botak. Apabila rekan-rekan melihat maupun mengetahui adanya aktivitas penambangan liar, segera dilaporkan kepada Kapolres Buru maupun bisa langsung ke saya,” imbuhnya. (Rian/Nis)
