WALHI Desak DLHK Kalimantan Barat Cabut Izin Perusahaan Hutan Tanaman Industri di Ketapang
PONTIANAK, TRANS89.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat (Kalbar) aksi damai mengangkat isu, selamatkan rimba terakhir.
Aksi dipimpin Hendrikus Adam berlangsung depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Jalan Sultan Abdurrahman, Kota Pontianak, Senin (5/6/2023).
Massa aksi spanduk bertuliskan, selamatkan rimba terakhir, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh perusahaan hutan tanaman industri PT Mayawana Persada.
Pamflet bertuliskan, pulihkan kerusakan hutan alam dan gambut. Keadilan iklim antar generasi. Wajah ganda rezim perparah krisis iklim. Daripada babat hutan alam dengan legitimasi izin, ayo dong ibu Menteri KLHK tanam pohon ini #PulihkanIndonesia. Pemilu pro bumi, rakyat selamat. Selamatkan wilayah kelolah rakyat.
Pernyataan sikap Hendrikus Adam mengatakan, selamatkan rimba terakhir dan wilayah kelolah rakyat dan meminta Menteri LHK menghentikan pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh PT Wayawana Persada.
“Meminta Menteri LHK RI menaruh perhatian serius atas permasalahan yang dialami warga korban di komunitas yang terdampak akibat hadirnya perusahaan hutan tanaman industri PT Wayawana Persada,” kata Hendrikus.
Ia juga meminta DLHK Provinsi Kalbar menyampaikan tuntutannya agar disampaikan kepada Menteri LHK RI di Jakarta.
“Perusahaan PT Mayawana Persada sudah 2 kali kena (sanksi) adat. Kita meminta pemerintab pusat agar rimba terakhir diselamatkan yakni hutan yang ada dikelolah oleh rakyat merupakan harapan bagi masyarakat disana,” pinta Hendrikus.
Menurutnya, KLHK itu ada di Jakarta, dan itu alasan kita datang kesini, karena kita tidak mungkin ramai-ramai datang kesana (Jakarta).
“Kami berharap agar DLHK Kalbar dapat membantu kami dalam persoalan ini menjadi serius oleh Menteri KLHK,” tutur Hendrikus.
Dirinya menjelaskan, situasi disana (hutan tanaman industri) seperti api dalam sekam. Gejolak terus terjadi dan eskalasi konfliknya dapat lebih besar.
“Kehadiran negara melalui KLHLK ini sangat penting dan memastikan wilayah hutan tanah dan air dapat tetap dijaga dan dilindungi oleh negara dan hak-hak masyarakat disana tidak terus di kebiri,” jelas Hendrikus.
Hendrikus mengungkapkan, kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan oleh pemilik usaha justru di Ketapang tidak berjalan, dan instansi terkait juga ada mengaku baru tahu ada aturan itu.
“Ini adalah persoalan yang serius. Kami akan tetap tegak lurus untuk mengawal ini,” ungkap Hendrikus.
Orasi Arnol Ferdinand mengatakan, hari ini kita kembali menyuarakan kerusakan lingkungan hidup yang marak terjadi khususnya di wilayah kerja PT Mayawana Persada.
“Ketapang terjadi banjir di daerah hulu. Kenapa ini terjadi, karena banyak perusahaan yang mengambil alih hutan,” kata Arnol.
Ia mempertanyakan apa kerjanya DLHK sekarang, karena ini terus terjadi, bahkan PT Mayawana Persada mendapat izin dari KLHK.
“Ketapang dulu itu hutan, tapi sekarang sudah perkebunan sawit dan pertambangan. Apakah hutan ini hanya sebgai imajinasi dan mimpi saja ke depannya oleh generasi kita,” tanya Arnol.
Pasalnya, kata Arnol, yang melindungi hutan saat ini ada yang dihapus di Undang-Undang (UU) Ombus Law Cipta Kerja, semuanya bungkam dan diam.
Kami minta untuk sedikit saja berbuat untuk dapat menyelamatkan hutan dan alam. Kami meminta ini jangan hanya disampaikan, namun ada hasilnya akan aksi hari ini,” katanya.
Orasi M Imron mengatakan, pemerhati lingkungan seperti kami agar diberikan ruang dan tempat.
“Kami harap diprogramkan ke depannya untuk duduk bersama dalam berdiskusi terkait lingkungan hidup khususnya di Kalbar,” katanya.
Massa lakukan dialog diterima Kepala Dinas LHK Kalbar Adi Yani, Kepala BKSDA Kalbar Wiwied Widodo, Kasatpol PP Kalbar Suherman, Sekretaris DLHK Amung Hidayat, Kabid Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran DLHK Lasmi.
Kemudian Kabid Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLHK Yenny, Kabid Penataan dan Pengelolaan Hutan DLHK Ervan Judiarto, Kabid Perlindungan Konservasi SDA dan Ekosistem DLHK Hairil Anwar, Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Kalbar Setiyo Haryani.
Tanggapan Kadis LHK Kalbar, Adi Yani mengatakan, tentunya WALHI merupakan mitra kami karena banyak membantu tugas kami, dan kami mengapresiasi kegiatan ini karena bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia.
“Tuntutan dari WALHI yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Ekologis akan kami tindaklanjuti, sehingga kami meminta kepada teman-teman untuk memberikan kepercayaan kepada kami dan tentunya kami akan koordinasi,” kata Adi.
Menurutnya, Kalbar ini satu kesatuan ekologis, dan ada 73 perusahaan dalam hutan tanaman industri di Kalbar dan bukan hanya PT Mayawana Persada.
“Orasi dari teman-teman bahwa Kalbar ini sering terjadi banjir, dan kami sudah mengeluarkan surat gubernur tahun 2021 dari semua perusahaan kepada Ibu Menteri dan mencabut 4 perusahaan,” tutur Adi.
Ia menjelaskan, kami sedang mengevaluasi bagaimana permintaan dari saudara semua terkait PT Mayawana Persada di Ketapang.
Kata Adi, kami sudah koordinasi dengan Sekda Kabupaten Ketapang dan sudah mendengar keluh kesah masyarakat disana.
“Ini merupakan pertemuan penting untuk kita semua, sehingga kami hadir disini untuk menemui teman-teman WALHI. Intinya, kami akan teruskan permintaan tersebut kepada Ibu Menteri LHK,” katanya.
Kepala BKSDA Kalbar, Wiwied Widodo menjamin tuntutan yang disampaikan massa aksi dan akan sampai kepada Menteri LHK, karena ini refleksi kita semua di momen penting peringatan hari lingkungan hidup sedunia.
“Lain kali kita akan buat forum refleksi untuk Kalbar ini kedepannya dan kami siap menfasilitasi,” imbuhnya.
Massa aksi secara simbolis menyerahkan pernyataan sikap serta tuntutan kepada Kadis LHK Kalbar, Adi Yani oleh Korlap Hendrikus Adam. (Adhitya/Nis)
