Masyarakat Minta Dikpora Dompu Transparan Penerimaan P3K
DOMPU, TRANS89.COM – Sejumlah masyarakat unjuk rasa terkait transparansi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Aksi dipimpin Muhtamar dan Alamsyah depan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu Jalan Sukarno-Hatta, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/5/2023).
Muhtamar mengatakan, Dikpora dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) diduga merekayasa hasil P3k Dompu.
“Aparat penegak hukum jangan diam. Kadis Dikpora diduga rekayasa P3K Dompu dan meminta usut tuntas kasus P3K di Dikpora Dompu,” kata Muhtamar.
Menurutnya, alokasi tenaga P3K yang dibutuhkan dan mampu dibayar oleh pemerintah daerah sesuai kesepakatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa Dompu memiliki jatah sebanyak 301 P3K.
“Dari hasil kelolosan berdasarkan nilai sebanyak 101 peserta. Pertanyaan kami, mengapa dari dua ratus peserta diangkat dengan cara observasi atau cara yang lainnya tidak dengan urutan perengkingan,” tutur Muhtamar.
Ia mengungkapkan, hanya Kabupaten Dompu yang bermasalah dari daerah seluruh Indonesia. Tiba-tiba aturan pengangkatan berubah di tengah jalan.
“Dari 301 orang tidak diisi oleh guru yang layak mendapatkannya, malah orang lain yang tercover. Bupati Dompu jangan jadi pengecut dan penghianat rakyat. Guru-guru mencintaimu,” ungkap Muhtamar.
Alamsyah mengemukakan tuntutan meminta transparansi terhadap pengangkatan P3K pada 2021 lalu.
“Kami meminta pada Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Dompu, Rifaid untuk memfasilitasi mereka untuk bersama-sama ke Jakarta mempertanyakan perihal P3K yang diduga penuh kecurangan ini,” pintanya.
Selanjutnya massa aksi lakukan audiensi dengan Kadis Dikpora Dompu, Rifaid dan jajarannya Muhammad Iksan, dan I Made Suprapta.
Rifaid menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan terhadap pengangkatan P3K.
“Seperti yang disampaikan Alamsyah dan Muhtamar bahwa kami tidak membuat akun untuk para kepala sekolah, guru senior dan pengawas,” paparnya.
Muhtamar menanggapinya, bahwa pengawas merupakan orang dari instansi Dikpora membuatkan akun kepala sekolah dan guru senior.
“Artinya Dikpora-lah yang membuat akun tersebut, sehingga kuat dugaan kami dalam penilaian observasi guru P3K banyak kecurangan,” terangnya.
Kemudian Alamsyah menyampaikan intinya akun masing-masing peserta dibuat oleh Dikpora, hal ini dari pengakuan dari beberapa kepala sekolah. (Amir/Nis)
