Mahasiswa di Palangkaraya Anggap Gagal Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin
PALANGKARAYA, TRANS89.COM – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Dua Tahun Jokowi-Amin Gagal (Duta Jagal) aksi damai minta evaluasi dua tahun kinerja Jokowi-Amin.
Gerakan Duta Jagal merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR), BEM Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), BEM Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP), BEM Universitas PGRI (UPGRI), BEM Universitas Muhammadiyah (UM) Palangkaraya, DEMA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya.
Aksi dipimpin Beni Parulian Siregar berlangsung di Tugu Soekarno Jalan S Parman, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (21/10/2021).
Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Jokowi dengarkan aspirasi kami, SP1. Tuntaskan reforma agraria lawan oligarki, Jokowi-Amin gagal. 2 tahun Jokowi-Amin, Kabinet Indonesia maju gagal. Suka dukaku menyuarakan keadilan, sedih. Evaluasi Jokowi-Amin, evaluasi total.
Orasi Beni Parulian Siregar mengatakan, sumber daya alam (SDA) kita sangat banyak, tapi siapa yang menikmati.
“Kekayaaan kita terus dikeruk entah lari kemana. Kita sebagai mahasiswa harus selamatkan pembangunan ekonomi negara kita sendiri,” kata Beni.
Menurutnya, rezim tidak lebih dari pengeruk menyengsarakan Warga negara sendiri, pembangunan ekonomi dimana.
“Perlu diketahui rekan-rekan, banyak penyalahgunaan wewenang. Hukum dimana bentuk keadilannya di negara ini saat ini,” tutur Beni.
Orasi Perwakilan BEM STMIK Palangkaraya mengatakan, rakyat butuh kepastian dalam pembangunan ekonomi saat ini.
“Dua tahun kepimpinanan, katanya kabinet Indonesia maju, dari mana majunya, dari nilai apa kita lihat kemajuan itu,” katanya.
Orasi perwakilan BEM UPR, Erna mengatakan, depan gedung DPRD Kalteng kami akan menyampaikan kegagalan selama 2 tahun ini dibawah kepimpinan Jokowi-Amin.
“Hak-hak kita semua dibatasi orang-orang elit diatas sana. Ini perlu kita kaji bersama,” kata Erna.
Ia menyatakan, banyak kebijakan Jokowi yang diambil sangat merugikan masyarakat Indonesia. Seperti menciptakan Undang-Undang (UU) yang merebut hak buruh Indonesia tidak ada keuntungan dipihak buruh.
“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kemana sekarang. Sampai detik ini RUU PKS belum di sahkan, dan banyak diganti draftnya. Tidak ada kebijakan yang mensejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Erna.
Orasi Bagus mengatakan, saat ini kita berkumpul tepat dua tahun kepimpinan Jokowi, dan masih banyak problem yang belum diselesaikan serta tidak ada kejelasan.
“Pemerintah Jokowi belum membawa hasil. Kita lihat di Kalteng ini, dimana banyak investor luar yang merugikan warga kalteng,” kata Bagus.
Dirinya mencontohkan, banjir merupakan ulah dari pada siapa, kalau bukan ulah investor yang berbondong-bondong ke Kalteng.
“Kita tegaskan melawan penindasan di negeri ini, dimana banyak kegagalan-kegagalan, dimana keberhasilan tersebut,” terang Bagus.
Orasi PRESMA STMIK Palangkaraya mengatakan, kita yang berada di Kalteng khususnya di daerah pedalaman seluruhnya pasti terdampak banjir.
“Pertanyaannya, adakah penyelesaian solusi mengatasi banjir dari pemerintah khususnya provinsi sendiri, Ini saja sudah menandakan ketidakseriusan pemerintah kita.” katanya.
Orasi Wakil Presiden Mahasiswa UPR Palangkaraya, Restu mengatakan, pilar kebangkitan adalah bagian mahasiswa dengan melihat ketidak becusan dan keseriusan pemerintah saat ini.
Restu menyebutkan, banyak bukti matinya demokrasi di Indonesia di kepemimpinan Jokowi. Dua tahun menjabat hanya dengan 1.000 janji-janji manisnya tanpa realisasi sama sekali.
“Apa yang dibanggakan. Kami menuntut keras ketidak berhasilan kepemimpinan Jokowi dua tahun ini. Kita sebagai mahasiswa sebagai agen of control. Kita harus menjalankan amanah besar tersebut,” sebutnya.
Orasi BEMP UPR Palangkaraya, Afan Safrian mengatakan, dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mana hasilnya.
“Katanya DPR membela dan menampung suara rakyat, mana buktinya. Malah sebaliknya, suara kita yang dibungkam,” cetus Afan.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN PAlangkaraya, Jubir Tirta Yoga mengatakan, kami berada di sini salah satunya untuk mengevaluasi kinerja Joko Widodo dan Maruf Amin yang telah melaksanakan DUA tahun kepemimpinannya terdapat permasalahan yang tak kunjung selesai.
“Kami dari Gerakan Duta Jagal menuntut UNTUK Memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan dorong pengusaha masyarakat hukum adat,” kata Tirta.
Dirinya mendesak laksanakan reforma agraria, cabut Omnimbus Law beserta turunan-turunannya, dan segera keluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) sebagai pengganti Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami menuntut tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusai (HAM) masa lalu dan berikan jaminan perlindungan HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. (Anang/Nis)
