Kadis Pariwisata dan Sekda Halmahera Timur Diduga Berseteru, AMPERA Geruduk Kantor DPRD
HALMAHERA TIMUR, TRANS89.COM – Puluhan massa tergabung dalam Amanat Penderitaan Rakyat Haltim (AMPERA) unjuk rasa terkait tenaga honorer daerah (Honda) dan dugaan perseteruan antara Kepala Dinas (Kadis) dengan Sekda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
Aksi dipimpin Ilham Abd Rajak dan Rator Muhibu Mandar berlangsung depan kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut), Senin (23/8/2021).
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tinjau kembali SK Honda, copot Hardi Musa dari Kadis Pariwisata dan Ricky sebagai Sekda.
Orasi Ilham Abd Rajak mengatakan, hal yang aneh dan sangat tidak manusiawi di pertontonkan oleh penguasa di negeri dengan falsafah ‘limabot faifiye’.
“Tanpa kalkulasi memutus mata rantai sumber penghidupan tenaga honor daerah (Hinda) yang merupakan representase masyarakat Halmahera Timur hanya dengan alasan sederhana (lirasional), rekonstruksi dan perampingan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Ilham.
Menurutnya, seharusnya tidak melegitimasi kepentingan politik dalam mengeksekusi keputusan yang sifatnya umum.
“Disisi lain, sebagaimana lazimnya suatu organisasi pemerintahan, di dalamnya sudah pasti terjadi interaksi antara individu dengan beragam karakter, sehingga apabila terjadi konflik interens, maka dapat dipastikan akan berdampak pada kinerja termasuk di dalamnya kebijakan dan pelayanan publik,” tutur Ilham.
Ia menyatakan, konflik kepentingan semacam ini harusnya menjadi evaluasi pemerintah daerah (pemda), sehingga potensi tidak maksimalnya roda pemerintahan dapat dicegah, karena apapun alasannya, pelayanan prima atas pemilik sah kedaulatan (rakyat) harus di prioritaskan.
“Berkaitan dengan pelayanan prima, tentu berkonsekuensi terhadap anggaran. Sementara disisi lain Pemda Kabupaten Halmahera Timur terkesan mengabaikan indikasi-indikasi terjadinya korupsi,” ujar Ilham.
Dirinya mengungkapkan, hal itu sangat terlihat dimana Bupati tidak pernah menggubris pandangan fraksi (DPRD) yang menyampaikan bahwa ada kejanggalan dalam pertanggungjawaban anggaran dana Covid-19 tahun 2020.
“Menyikapi berbagai kondisi sosial, politik dan dinamika pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Haltim, berkaitan dengan polemik yang terjadi dikalangan birokrat dan masyarakat pasca keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur tentang Honda,” ungkap Ilham.
Pernyataan sikap Rator Muhibu Mandar mendesak Bupati Halmahera Timur segera copot Sekda dan Kadis Parawisata Haltim, karena perseteruan yang berpotensi berdampak pada pelayanan serta kebijakan publik.
Kata Rator, tinjau kembali SK Honda Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021, karena dianggap tidak berdasar dan berdampak pada aspek pelayanan terutama di Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
“Kami mendesak Bupati Halmahera Timur untuk segera meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Haltim melakukan investigasi penggunaan dan Covid-19 tahun 2020, sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD melalui pandangan fraksi,” imbuhnya. (Arthur/Nis)
