Aliansi Gabungan Aksi di Kantor Dinsos dan Bupati Serta DPRD Bantaeng, Ini Tuntutannya
BANTAENG, TRANS89.COM – Tiga organisasi gabungan di Bantaeng unjuk rasa adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi berlangsung depan kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (16/7/2021).
Ketiga organisasi itu Aliansi Pemuda Menggugat (APM) dipimpin Muh Akbar Kompak, Pemuda Anti Mafia (PAM) dipimpin M Sulpadly Zon, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin (AMPRI) dipimpin Windra, dimana koordiantor aksi Dirfan Susanto.
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Bupati, DPRD dan Kapolres Bantaeng untuk segera usut tuntas monopoli program setan BPNT. Dan massa membakar ban mobil bekas di badan jalan poros Kabupaten Bantaeng-Bulukumba.
Tuntutan massa aksi, Dirfan Susanto meminta Bupati dan Ketua DPRD yang katanya terhomat, dengar baik-baik, bahwasanya apa yang kemudian dijadikan alasan sehingga dana sharing program keluarga harapan (PKH) tidak di cairkan.
“Kami meminta kepada Bupati dan ketua DPRD untuk mengusut tuntas perdagangan monopoli yang tarjadi di program bantuan pangan nontunai (BPNT) atau sembako di Kabupaten Bantaeng,” pinta Dirfan.
Ia juga meminta kepada Sekda Kabupaten Bantaeng dan Kepala Dinas (Kadis) sosial agar merekomendasikan untuk melakukan pemecatan terhadap TKSK yang menjadi pemasok sayur dan telur serta melakukan pemerasan terhadap pemasok.
“Meminta kepada Sekda, Kadis Sosial agar mengevaluasi E-warung/agen milik Bumdes alias agen yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” tegas Dirfan
Dirfan meminta Kapolres Bentaeng agar memanggil serta memeriksa TKSK yang menjadi pemasok sayur dan telur di beberape agen di Kbupaten Bantaeng.
“Kepada Kapolres Bantaeng, agar memanggil dan memeriksa E-warung yang diduga melakukan pemotongan dana gesek yang dibebankan kepeda dana KPH,” pinta Dirfan.
Kata Dirfan, diharapkan Kapolres Bantaeng agar segera memeriksa Kepala Cabang Bank BRI selaku penyalur atas dugaan pencairan ganda.
“Meminta kapada Kapolres Bantaeng memeriksa Kadis Sosial dan Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin (PFM) terkait dugaan manipulasi data keluarga penerima manfaat serta dugaan senyalagunaan kewenanganm,” harapnya.
Massa aksi diterima Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah, dan Dirfan Susanto membacakan tuntutan di hadapan Ketua DPRD dan para pendamping.
Tanggapan Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah mengatakan, persoalan tekhnis yang terjadi di masyarakat tidak bisa kami campuri sepenuhnya, karena sudah ada pendamping masing-masing bantuan.
“Dalam pertemuan kali ini, saya harapkan tidak ada tendensi-tendensi pribadi, namun yang ada hanyalah semata kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini juga tidak ada dusta di antara kita,” katanya.
Hamsyah menyampaikan, apa yang menjadi harapan dan inspirasi para teman-teman aliansi akan di tindaklanjuti yang sesuai dengan fakta dilapangan.
“Kami meminta kepada para teman-teman untuk memberikan waktu kepada kami dalam membicarakan persoalan ini kepada dinas terkait,” paparnya. (Santoso/Nis)
