AMPP Aksi Depan Kampus Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur, Ini Tuntutannya
LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) unjuk rasa terkait semakin mahalnya biaya pendidikan di Universitas Gunung Rinjani (UGR).
Aksi dipimpin Amrullah, berlangsung depan Kampus Universitas Gunung Rinjani Jalan Raya Lintas Mataram-Labuhan, Anjani, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/6/2023).
Orasi Amrullah mengatakan, biaya pendidikan setiap tahun meningkat. Biaya pendidikan hari ini di UGR alami kenaikan dari Rp1,5 juta angkatan 2021-2022 dan meningkat di angkatan 2023 menjadi Rp2 juta.
“HKenaikan itu akibat meningkatnya kebutuhan operasional kampus UGR semakin mahal, dan ini tentu sangat miris,” kata Amrullah.
Menurutnya, di saat perekonomian masyarakat belum stabil akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat.
“Ini tentu berbanding terbalik dengan visi misi UGR sebagai tempat mencari ilmu untuk masyarakat yang memiliki ekonomi rendah supaya bisa mengakses pendidikan,” tutur Amrullah.
Ia mengemukakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat 2 pada Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012, tentang pendanaan Perguruan Tinggi (PT) bersumber dari biaya pendidikan ditanggung mahasiswa sesuai kemampuannya, orang tua atau pihak lain membiayainya.
“Kami menilai kebijakan pihak kampus terlalu memberatkan, dan seakan-akan menutup kesempatan untuk masyarakat miskin yang ingin mengakses pendidikan,” ujar Amrullah.
Dirinya menyebutkan, seharusnya ketika biaya operasional mengalami kenaikan, pihak kampus harus kreatif mencari pemasukan tanpa membebankan anak-anak yang kurang mampu untuk menanggung biaya operasional.
“Selain itu, fasilitas yang kurang dan usang merupakan sarana penunjang belajar mahasiswa. Kita bisa ambil contoh kursi di UGR tidak pernah diadakan pembaharuan sekali, adapun LCD proyektor di setiap kelas sebagai pembantu kegiatan presentasi sudah rusak,” sebut Amrullah.
Fasilitas perpustakaan, kata Amrullah, jarang dilakukan pengadaan buku, padahal anggaran perpustakaan dipungut setiap tahun ketika penerimaan mahasiswa baru.
“Ini merupakan hal yang janggal. Dikemanakan anggaran sumbangan perpustakaan yang dikeluarkan oleh mahasiswa,” katanya.
Untuk transparansi anggaran kegitan mahasiswa, kata Amrullah, kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa tertuang di UU nomor 12 tahun 2012 pada Pasal 77 Ayat 4.
“Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan,” katanya.
Namun, kata Amrullah, faktanya di lapangan di UGR tidak ada transparansi anggaran kemahasiswaan.
“Seringkali setiap ada pengajuan proposal di UGR, tidak sesuai dengan regulasi atau prosedur yang sudah disepakati,” katanya.
Rasio antara dosen dan mahasiswa, kata Amrullah, pentingnya PT memperhatikannya, karena pada umumnya rasio antara mahasiswa yang ideal di setiap PT 1 banding 30 dan 1 banding 40 sesuai dengan keilmuannya.
“Kami meminta kampus UGR harus segera direvisi kembali, karena ada salah satu fakultas baru yang ditambah, yaitu Fakultas Teknik Sipil,” katanya.
Sudah tiga tahun, kata Amrullah, angkatan Fakultas Tekhnik Sipil UGR ini, namun seperti penumpang gelap, karna tidak terdaftar sebagai salah satu fakultas di Statuta Universitas Gunung Rinjani.
Lanjut Amrullah, untuk uang daftar ulang mahasiswa bagi penerima beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum dikembalikan, dan ini merupakan program pemerintah membantu mahasiswa kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan.
“Namun pada perjalanannya, para penerima Beasiswa KIP-K ini belum dikembalikan uangnya. Ini sudah disuarakan mahasiswa, tetapi birokrasi kampus UGR saling lempar tanggungjawab,” tambahnya.
Massa aksi tidak mendapat tanggapan dari pihak Rektorat UGN. Tak lama kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Amir/Nis)
