Kementerian Kelautan dan Perikanan Terus Perjuangkan BBM Subsisdi Bagi Nelayan
TEGAL, TRANS89.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil.
Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zaini Hanafi dalam keterangan tertulisnya usai pendampingan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2/8/2022).
Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan, Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan.
“Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, KKP akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan,” katanya.
Sementara untuk industri, kata Zaini, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura (pantai utara) Jawa dengan Kantor Staf Presiden (KSP), dimana kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri.
“Untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini akan terus memperjuangkan hak nelayan, termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.
“Ini harus diurai permasalahannya. Kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silahkan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut,” terangnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri.
“Harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha. Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan,” pintanya.
Selain permasalahan BBM, kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan mengatakan, KKP akan selalu hadir untuk nelayan.
“Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” imbuhnya. (Nis)
