SPMM Anggap Pemkab Majene Tidak Becus Urus Warga Korban Gempa, Ini Kata BPBD
MAJENE, TRANS89.COM – Puluhan mahasiswa dari Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) dipimpin Yasin Rahman alias Ian unjuk ras di kantor Bupati Jalan Jenderal Gatot Subroto Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa (5/10/2021).
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, cairkan tahap ke dua, rakyat menderita, SPMM, percepatan pencairan.
Massa aksi membakar ban bekas sambil berorasi meminta mempercepat pencairan tahap bantuan stimulan tahap ke dua dan berikan perhatian khusus untuk pendidikan, air bersih juga kesehatan bagi korban gempa di Dusun Rui serta Aholeang.
“Kami mempertanyakan sisa anggaran tahap pertama dam meminta kejelasan standarisasi pengerjaan rumah yang rusak berat di lakukan secara kontraktual,” kata Ian.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad Iksa mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene tidak becus dalam mengurus persoalan bantuan gempa tahap dua di Kecamatan Malunda dan Ulumanda.
“Ada 2 dusun yang sama sekali belum tersentuh yakni Dusun Rui dan Aholeang di Kecamatan Ulumanda diman itu juga merupaka wilayah Kabupaten Majene,” kata Iksa.
Kembali Ian menyatakan, pemerintah tidak terlalu serius dalam persoalan proses penyaluran bantuan. Kita bisa melihat pemerintah sibuk mengurus proyek vidietron.
“Mereka tidak memperhatikan masyarakat yang terdampak gempa yang hingga saat ini masi banyak yang menggunakan tenda pengungsian. Copot Bupati Majene yang tidak becus mengurus masyarakatnya,” ujar Ian.
Wakil Presiden Mahasiswa Unsulbar, Irwan menjelaskan, kita turun aksi sekarang ini menilai pemerintah pusat dan Pemkab Majene tidak becus mengurus persoalan pembayaran bantuan tahap dua korban gempa di Kecamatan Malunda dan Ulumanda khusus di dua dusun yakni Dusun Rui dan Aholeang.
Kata Irwan, Pemkab Majene yakni Bupati hingga saat ini hanya janji dan janji, cuma sibuk mengurus proyek videotron untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang tak memiliki hati nurani dengan korban gempa di Kecamatan Malunda dan Ulumanda.
“Kami sudah ke tujuh kalinya turun kejalan, tapi faktanya Pemkab Majene yakni Bupati Majene masih lamban dalam proses penanganan bantuan tahap dua di Kecamatan Malunda dan Ulumanda,” kata Irwan.
Maruf menyebutkan, kami muak dengan Pemkab Majene dalam hal pengurusan pencairan dana bantuan, kami turun aksi dan audiensi dengan Pemkab Majene sudah tujuh kali, namun faktanya Pemkab Majene malah sibuk mengurus proyek videotron.
“Kami menilai Pemkab Majene tidak memiliki hati nurani yang tidak memberikan hak-hak kepada masyarakatnya sendiri,” sebutnya.
Tujuan massa akan bertemu Bupati dan Wakil Bupati Majene, namun keduanya tidak ada di tempat dan dari informasi yang didapatkan, keduanya keluar daerah.
Tak alam kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene Ilhamsyah menenmui massa aksi menyampaikan, Kami sudah membaca dan mendengarkan semua tuntutan para mahasiswa sekalian.
Kata Ilhamsyah, untuk pembayaran dana stimulan tahap dua, sudah kami sampaikan ke BNPB Pusat dari awal bulan Juli, dan sekarang masih dalam proses. Dan kami belum bisa tentukan kapan cairnya, karena yang memutuskan adalah PNPB Pusat.
“Sisa anggaran tahan pertama sebesar Rp4,898 miliar, dan sudah Rp74,260 miliar ditransfer ke rekening masing-masing milik warga. Sisa dananya ada di BRI Pusat, dan akan dikembalikan ke BNPB Pusat,” imbuhnya. (Abner/Nis)
