Aliansi Korban Surat Ijo Unjuk Rasa di Kantor BPN Surabaya II, Ini Tuntutannya

SURABAYA, TRANS89.COM – Massa yang tergabung dalam Aliansi Korban Surat Ijo (AKSI) Surabaya unjuk rasa menolak opsi atau alternatif yang diterapkan dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Aksi dipimpin Saleh Al Hasni di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II Jalan Krembangan Barat, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/5/2023).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, apakah Pemkot Surabaya mau melepas diri dari NKRI karena buat aturan SHM, HGB dijadikan surat ijo. Penyimpangan dalam peraturan perundangan mengakibatkan korupsi. Kampung Londo Peneleh Tanah Negara EIGENDO No & 1495.

Orasi Saleh Al Hasni mengatakan, kami dari Aliansi Korban Surat Ijo Surabaya secara tegas menolak adanya opsi atau alternatif yang diterapkan dengan menggunakan dasar PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Dengan terbitnya surat keputusan (SK) HPL (Hak Pengelolaan) tersebut, kami masyarakat pemegang Surat Ijo yang selama ini menggunakan lahan tersebut diwajibkan untuk membayar uang sewa atau restribusi serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tiap tahun ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kami masyarakat pemegang Surat ijo sangat keberatan dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya,” kata Saleh.

Menurutnya, kami tidak mau terus menerus diperlakukan seperti ini, dan kami meminta penghapusan Surat Ijo menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik).

“Pemkot Surabaya sudah keliru menerbitkan sertifikat dengan rekomendasi didasarkan pada rekomendasi lama, sehingga pemegang Surat Ijo tidak akan dapat hak atas tanahnya selamanya kalau masih menggunakan keputusan Walikota nomor 17 tahun 1996,” tutur Saleh.

Massa aksi tidak mendapat tanggapan dari pihak BPN Surabaya II, tak lama kemudian membubarkan diri. (Agus/Nis)