Ekspor 9,6 Ton Ubur-ubur Senilai Rp5,9 Miliar Ke Malaysia, KKP Tumbuhkan Perekonomian di Perbatasan
SAMBAS, TRANS89.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjaga geliat ekonomi perbatasan Republik Indonesia-Malaysia.
Melalui fungsi quality assurance (QA), KKP berhasil mengantar 9,6 ton ubur-ubur ke Malaysia senilai Rp5,9 miliar.
Sebelum pengiriman tersebut, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong memastikan keamanan dan mutu produk tersebut.
“Alhamdulillah, 9,6 ton ubur-ubur telah berhasil kita pastikan mutu dan kualitasnya sebelum akhirnya di ekspor ke Malaysia,” kata Kepala BKIPM Entikong, Khoirul Makmun dalam keterangan tertulisnya di Sanggau di kutip, Minggu (23/10/2022).
Menurutnya, pengiriman tersebut dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
“Pengiriman ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan negara,” tutur Makmun.
Ia menjelaskan, tentu ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan juga menumbuhkan harapan, terutama dari sektor kelautan dan perikanan.
“Melalui pengiriman ubur-ubur tersebut, para pelaku usaha lain semakin termotivasi untuk turut melakukan ekspor,” jelas Makmun.
Dirinya menyatakan, petugas BKIPM Entikong akan senantiasa membantu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Bahkan, kata dia, jajarannya siap memberikan bimbingan teknis agar pelaku usaha memiliki persyaratan yang dibutuhkan seperti health certificate (HC) atau sertifikat kesehatan, hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).
“Jangan ragu untuk ekspor, potensi perikanan kita sangat luar biasa. Saya pastikan semua pengurusan izin ekspor sangatlah mudah,” kata Makmun.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 program prioritas.
“Dari sisi penjaminan mutu, BKIPM telah menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital,” terang Trenggono.
Kata dia, karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit.
“Karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan,” katanya.
Lanjut Trenggono, pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP, dan memastikan dari hulu hingga hilir serta dapat memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan.
“KKP sudah merancang suatu program besar bertema blue economy (ekonomi biru),” imbuhnya. (Nis)
