FSPMI Gorontalo Tolak Kenaikan BBM dan Minta Kenaikan UMP
GORONTALO, TRANS89.COM – Puluhan massa Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Gorontalo menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah dipimpin Ahmad Andrika Hasan di beberapa titik di Kota Gorontalo, Selasa (6/9/2022).
Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, tolak kenaikan harga BBM. Tolak UU 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw). Naikkan UMP tahun 2023 10 hingga 13 persen. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pembayaran Upah Sesuai UMP.
Kemudian bertuliskan, jangan ada union busting (anti serikat) di perusahaan. BBM naik, upah wajib naik. Kami adalah kelas pekerja. Pertamina sama dengan pertahun minyak naik. Omnibus Law musuhnya buruh dan pekerja.
Orasi depan kantor TVRI, Ahmad Andrika Hasan mengatakan, hari ini kami seluruh buruh di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, dimana ada beberapa isu yang akan kami sampaikan pada aksi hari ini.
“Kemarin selama dua tahun ke belakang, kita sudah menderita akibat pandemi Covid-19, namun apa yang terjadi, pemerintah saat ini seperti vampir yang menghisap darah rakyat,” kata Andrika.
Menurutnya, kita ketahui bersama, saat ini Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan memang pemerintah hanya menaikkan BBM sebesar Rp2.000-an, namun dampaknya sangat berasa di kalangan masyarakat, apalagi kalangan menengah ke bawah.
“TVRI sebagai Televisi Republik Indonesia, bahwa sahnya kedatangan kami ketempat ini membawa tiga isu nasional dan isu daerah, dan kami meminta pihak TVRI Gorontalo untuk menyiarkan aksi kami pada hari ini,” tutur Andrika.
Depan kantor RRI, Andrika mengatakan, ekonomi rakyat hancur, ekonomi rakyat tumbang, banyak pengangguran, banyak karyawan di PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat pandemi Covid 19.
“Namun di tahun 2022 ketika Presiden RI mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan, ketika ekonomi mulai bangkit, lagi dan lagi rakyat di Indonesia dikagetkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di umumkan Bapak Presiden Jokowi,” kata Andrika.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menaikkan harga BBM, namun pemerintah memiliki solusi yaitu memberikan subsidi kepada rakyat berupa subsidi bantuan langsung tunai (BLT) selama 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun.
“Tapi itu (BLT) tidak merata dan hanya ke sebagian masyarakat saja yang nota beneknya subsidi tersebut tidak menyeluruh kesemua masyarakat,” jelas Andrika.
Dirinya mengemukakan, saat ini pemerintah mengatakan bahwa harga minyak dunia naik, makanya pemerintah menaikkan harga BBM, tidak usah bermain isu dengan masyarakat.
“Kita mengambil contoh saja di Jakarta ada salah satu SPBU yaitu SPBU Vivo dimana penjualan BBM mereka tidak naik, bahkan justru ketika pemerintah menaikkan harga BBM, tapi SPBU Vivo malah menurunkan harganya. jika Harga minyak dunia naik, maka semua harga minyak pasti akan naik,” ujar Andrika.
Olehnya kami, Andrika meminta kepada pihak RRI untuk menyiarkan aksi kami ini, biar masyarakat Gorontalo tau bahwa kami buruh tidak diam.
“Aksi kamii ini bukan hanya sebatas membawa isu terkait dengan BBM, namun dalam aksi kami juga membawa isu terkait dengan upah minimum provinsi (UMP) Gorontalo yang saat ini kami tinggal menunggu hasil kasasi dilayangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo,” katanya.
Andrika mengungkapkan, kami telah melakukan gugatan terhadap surat keputusan (SK) Gubernur Gorontalo (Rusli Habibie) terkait dengan UMP Gorontalo dan Alhamdulillah, gugatan kami diterima.
Lanjut Andrika, pemprov kembali melakukan banding terhadap gugatan yang kami layangkan, namun Alhamdulillah banding dilayangkan pemprov di tolak oleh MK, dan saat ini pemprov kembali melakukan kasasi dan ini sementara berproses di Jakarta.
“Olehnya dalam aksi kami hari ini, meminta kenaikan UMP tahun 2023 sebesar 10 sampai 13 persen untuk Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Depan kantor Gubernur Gorontalo, Andrika menyampaikan, pada sekian tahun masa kepemimpinan Jokowi sudah berapa kali menaikkan harga BBM.
“BBM naik, bapak-bapak yang ada di sini tidak akan merasakan dampaknya, karena para pejabat yang ada disini dan di luar sana semua aktivitasnya dibiayai. Nah, yang merasakan dampaknya adalah kami rakyat dan kaum buruh dan para honorer dan pegawai tidak tetap (PTT),” paparnya.
Terkait dengan UMP, kata Andrika, kita sudah melakukan gugatan terhadap Pemprov Gorontalo yang saat ini sudah berproses di MK, dan sampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, surat keputusan SK dikeluarkan Pemprov Gorontalo awal Januari 2022, Alhamdulillah sampai saat ini gugatan kami dimenangkan di PTUN dan PTTUN.
Andrika merasa kecewa terhadap Pj Gubernur Gorontalo. Selama kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dua periode, kami tidak pernah diterima oleh pak gubernur. Aksi kami hari ini juga pun tidak diterima oleh Pj Gubernur.
“Kami meminta agar disampaikan kepada Pj Gubernur Gorontalo agar jangan berkantor di rumah dinas saja, tolong terima kami sebagai rakyat Gorontalo,” terangnya.
Massa aksi diterima Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Gorontalo, Sutan Rusdi menyampaikan, semua aspirasi yang di sampaikan oleh masa aksi akan di sampaikan kepada Pj Gubernur Gorontalo.
“Jadi semua aspirasi rekan-rekan akan kami laporkan kepada Pj Gubernur Gorontalo,” paparnya.
Depan DPRD Provinsi Gorontalo, Andrika menyatakan, hari ini sudah kesekian kalinya kami melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
“Hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa membawa beberapa isu, salah satu isu yang kami bawa adalah isu terkait dengan kenaikan harga BBM, dan isu lainnya terkait dengan UUCK ((Undang-Undang Cipta Kerja) dan UMP,” ujar Andrika.
Kita ketahui bersama, kata Andrika, teman-teman serikat buruh di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa menolak terkait dengan UUCK,”
“Terkait dengan UMP, bahwa UMP tahun 2022 ini kita di Gorontalo naik Rp11.000 dan ini telah kita gugat SK Gubernur Gorontalo hanya menaikkan UMP Gorontalo sebesar Rp11.000 dan proses tersebut masih menunggu putusan Kasasi.
Andrika meminta di tahun 2023 nanti UMP Gorontalo naik 10 sampai 13 persen. Kami berharap DPRD Provinsi Gorontalo bisa menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI.
“Sedikit kami sampaikan bahwa buruh juga sudah memiliki partai sendiri yaitu Partai Buruh dan sudah 100 persen kepengurusannya di pusat dan kabupaten/kota. Insya Allah, tahun 2024 kami akan ada keterwakilan di DPR,” terangnya.
Andrika juga meminta pihak DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP), karena sampai saat ini dengan BBM naik, satu-satunya provinsi tidak memiliki Dinas Tenagakerja hanyalah Provinsi Gorontalo.
“Kita meminta pihak DPRD untuk bisa melakukan RDP dengan kami buruh, Naker, Dewan Pengupahan (DP) dan pemerintah,” pintanya.
Masa aksi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Yusuf didampingi Tomas Mopili, Dedy Hamzah dan Hamid Kuna.
Tanggapan Paris RA Yusuf mengatakan, semoga buruh benar-benar memperjuangkan nasib kaum pekerja dan buruh, dan semoga di tahun 2024 nanti, teman-teman buruh memiliki ke terwakilan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
“Terkait dengan BBM, kami sudah menandatangani fakta integritas dengan adik-adik mahasiswa dan percayakan kepada kami akan bawa ke DPR RI. Mari kita kawal ini ke DPR RI, semoga ini bisa ada titik terangnya,” katanya.
Terkait dengan kenaikan UMP pada tahun 2023, kata Paris, ini menjadi atensi kami dan siap mengawal kenaikan UMP tahun 2023 nanti.
“Insya Allah minggu depan kami akan melakukan RDP terkait dengan UMP tahun 2022 yang masih menunggu kasasi termasuk UUCK dan Dinas Nakertrans,” ungkapnya. (Agus/Nis)
