Bupati Pasangkayu Pimpin Rakor Persiapan Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri

04 May 2021 23:41
Bupati Pasangkayu Pimpin Rakor Persiapan Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri
Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa pimpin rakor dengan agenda pencegahan peningkatan penyebaran Covid-19 di masa mudik dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun 2021 masehi di ruang rapat kantor bupati Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. (Haris/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TARNS89.COM – Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa pimpin rapat koordiansi (rakor) dengan agenda pencegahan peningkatan penyebaran Covid-19 di masa mudik dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun 2021 masehi di Kabupaten Pasangkayu.

Hadir di Rakor tersebut, Wakil Bupati Herny Agus, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal, Dandim 1427 Pasangkayu Letkol Inf Novyaldi, Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H Siagian, mewakili Kajari Pasangkayu S Patandiana, Sekda Firman, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Adhe Aprianto, Ketua MUI Pasangkayu Maslim Halimin.

Selanjutnya Kepala Kemenag Pasangkayu Mustaf Tangali serta OPD terkait berlangsung di ruang rapat kantor bupati Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (4/5/2021).

Bupati Yaumil Ambo Djiwa mengatakan, bahwa pelaksanaan shalat Idul Fitri tidak di laksanakan di lapangan terbuka untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19, namun pelaksanaan shalat id akan dilaksanakan di masjid dan mushalla yang ada.

“Untuk di daerah perbatasan, dalam pemeriksaan orang yang lewat (mudik), baik itu yang menggunakan kendaraan roda dua maupu empat, truk dan bis diperbatasan harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu protokol kesehatan (prokes) Covid-19,” kata Yaumil.

Sementara Dandim 1427 Pasangkayu, Letkol Inf Novyaldi menyampaikan, kami dari Kodim 1427 Pasangkayu menyarankan untuk shalat Idul Fitri1442 Hijriah, sebaiknya di laksanakan di masjid dan mushallah, karena di masjid atau musholla sudah ada batas atau jarak yang telah di tentukan,” papar Novyaldi.

Menurut dia, apabila shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di laksanakan dilapangan, bisa berpengaruh akan mengganggu fasilitas umum seperti jalan dengan adanya penumpukan kendaraan.

“Hal ini susah dihindari terjadinya kerumunan, tetapi kalau di masjid atau musholla sudah disiapkan batas dan jarak sesuai standar prokes Covid-19,” tutur Novyaldi.

Kapolres Pasangkayu, AKBP Leo H Siagian mengatakan, untuk di daerah perbatasan yang boleh lewat ibu hamil, orang sakit dan mobil logistik serta yang bekerja sebagai buruh antar provinsi.

“Aturan di perbatasan akan di perketat sesuai dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah seperti dengan membawa surat rapid tes yang boleh lewat,” kata Leo.

Ia menyatakan, untuk pelaksanaan shalat Id sesuai dengan anjuran pemerintah di perbolehkan di lapangan terbuka, tetapi menurut keputusan bupati di laksanakan di masjid.

“Walaupun pelaksanaan shalat Id di laksanakan di masjid, tetapi harus tetap mematuhi prokes sesuai dengan anjuran pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Leo.

Kapolres berharap kepada masyarakat, pada saat kita diberikan kelonggaran tetapi harus tetap mematuhi prokes Covid-19.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah harus diinstruksikan kepada camat dan kepala desa (kades) agar pelaksanaan shalat Idul Fitri di laksanakan di masjid dan musholla,” harapnya.

Mewakili Kajari Pasangkayu, S Patandiana mengatakan, kami dari pihak Kejari setuju dengan Dandim dan Kapolres untuk melaksanakan sholat Id di masjid atau mushollah.

“Namun hal ini harus melakukan edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, biar masyarakat kita mengetahuinya apa yang kita sepakati bersama di sini,” katanya.

Kepala Kemenag Pasangkayu, Mustaf Tangali menyatakan, kami dari Kemenag sangat setuju sholat Id di laksanakan di masjid dan memang itu yang kami harapkan agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami dari Kemenag tetap mensosialisasikan dan menyampaikan ke masyarakat untuk tetap melaksanakan sholat Id dilaksanakan di masjid yang tentunya melalui penyuluh agama yang ada di Kemenag,” ujarnya.

Ketua MUI Pasangkayu, Maslim Halimin mengatakan, pemerintah dapat mengambil langkah atau memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa pelaksanaan sholat Id di laksanakan di lapangan maupu di masjid, itu tidak masalah tergantung pemerintah daerah.

“Kami MUI meminta kepada pemerintah, kalaupun kita melaksanakan sholat Id dilaksanakan di masjid jangan di patok cuman 12 masjid, tapi semua masjid dan mushola harus di buka semua, karena kalau di patok cuma 12 masjid pasti tidak muat,” katanya.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Nasrum mengatakan, kami dari Satpol PP meminta harus betul-betul mematuhi prokes karena rawan penularan Covid-19.

“Untuk di perbatasan, kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita bahas di ruang rapat dengan yang ada di lapangan, karena kalau di lapangan pasti banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh anggota yang bertugas di daerah perbatasan,” katanya.

Sekda Kabupaten Pasangkayu, Firman menyatakan, semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat, kami meminta untuk hadir di Polres untuk apel gelar pasukan supaya mengetahui siapa berbuat apa, biar jelas sesuai arahan.

:Kami meminta kepa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasangkayu membuat standar operasional sesuai dengan standar nasional berdasarkan dengan instruksi pemerintah pusat yang kita ikuti,” ujarnya.

Ketua PBHI Pasangkayu, Tanwir Miliansyah mengtakan, kami dari PHBI memang dari awal menetapkan cuma 12 masjid yang bisa di gunakan untuk shalat Idul Fitri.

“Namun dengan kesepakatan di rapat ini di gunakan semua masjid dan mushollah sesuai kesepakatan bersama,” imbuhnya. (Haris/ Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya