Aliansi Peduli Hak Buruh di Lombok Timur Peringati May Day dan Hardiknas

04 May 2021 04:03
Aliansi Peduli Hak Buruh di Lombok Timur Peringati May Day dan Hardiknas
Aliansi Peduli Hak Buruh peringati Hari Buruh atau May Day dan Hardiknas berlangsung di simpang empat depan kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (Bayu A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Peduli Hak Buruh peringati Hari Buruh atau May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dipimpin M Khairul Fatoni, Yunani, Rohman Rofiqi dan Sarwin berlangsung di simpang empat depan kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (3/5/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Aliansi Peduli Hak Buruh ( APHB) dan Hardiknas.

Orasi M Khairul Fatoni mendesak untuk merevisi peraturan daerah (perda) nomor 12 tahun 2006, tentang penempatan, perlindungan dan pembinaan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Timur, karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Pulangkan Yuli Handayani Asal Lombok Timur dalam hal ini korban perdagangan orang yang sudah 7 bulan belum dipulangkan dan tangkap pelakunya,” tegas Khairul.

Ia juga mendesak pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap mantan PMI dan keluarganya, wujudkan pendidikan gratis, iLmiah dan demokratis.

“Mendesak Pemda untuk membuat kelompok kerja (pokja) dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan pemuda┬ádan mahasiswa,” tegas Khairul.

Menurut dia, negara harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai negara hukum, Indonesia menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

“Negara memiliki kewajiban (duty bearer) dalam memastikan kesejahteraan demi keberlangsungan hidup setiap warga negaranya. Kewajiban itu termanifestasikan salah satunya ke dalam bentuk memberikan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga negara yang juga merupakan sebuah hak yang melekat pada setiap individu masyarakat,” tutur Khairul.

Hal ini kata dia, tercantum dalam Undang-Undang dasar (UUD) 1945, UU nomor 39 tahun 1999, tentang HAM, UU nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 11 tahun 2005, tentang ratifikasi kovenan hak ekonomi sosial dan budaya.

“Dalam hal menanggulangi penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organzation (WHO) pemerintah tidak sigap dalam mengambil langkah preventif untuk meminimalisir secara maksimal pencegahan penyebaran Covid-19 masuk ke Indonesia,” kata Khairul.

Dirinya menyatakan, parahnya lagi, pemerintah menunjukkan sikap abai dan memandang enteng dengan mengeluarkan pernyataan-permyataan yang kontra produktif yang cenderung nyeleneh.

“Tidak stabilnya perekonomian Kabupaten Lombok Timur akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, baik buruh yang bekerja di Indonesia atau buruh migran Indonesia,” ujar Khairul.

Tidak hanya itu, lanjut Khairul, bahkan penghinaan khususnya kepada buruh migran Indonesia sempat terlontarkan oleh oknum kepala dinas yang menyebutkan bahwa penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg diakibatkan oleh kepulangan PMI.

“Buruh migran Indonesia adalah pahlawan Indonesia, pendapatan terbesar negara adalah berasal dari PMI setelah minyak dan gas (migas). Dengan banyaknya jumlah kepulangan PMI, Pemda Lotim seakan lepas tangan dan tidak ada tindaklanjutnya atau perhatian kepada para PMI,” imbuhnya. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya