Aksi Mimbar Bebas Alim Peringati May Day Depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur

03 May 2021 02:22
Aksi Mimbar Bebas Alim Peringati May Day Depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur
Aksi mimbar bebas dari Aliansi Individu Merdeka Kupang-NTT peringati May Day dan Aneksasi Papua berlangsung di bundaran perempatan lampu merah depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Jalan El Tari I Kota Kupang. (A Wisesa/Trans89.com)
.

KUPANG, TRANS89.COM – Aksi mimbar bebas dari Aliansi Individu Merdeka (Alim) Kupang-NTT dipimpin Yoki Seran peringati May Day dan Aneksasi Papua berlangsung di bundaran perempatan lampu merah depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Jalan El Tari I Kota Kupang, Sabtu (1/5/2021).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, Aliansi Individu Merdeka Kupang-NTT May Day dan Aneksasi Bangsa West Papua Kupang 1 Maret 2021. Hentikan kriminalisasi terhadap kaum buruh, penuhi hak-hak buruh dan stop pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, cabut Omnibus Law, hentikan pembangunan jurasic park di Taman Nasional Komodo, trik TNI/Polri organik dan non organik di seluruh Indonesia, segera perbaiki hak tanah wilayah masyarakat Besipae, sahkan RUU PKS, stop represifitas terhadap gerakan rakyat tertindas, stop PHK massal.

Orasi Yoki Seran mengatakan, momentum tanggal 1 Mei merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh kaum buruh sedunia dan juga kaum buruh yang ada di Indonesia.

“Hari Buruh Sedunia atau May Day sejatinya lahir atau bermula dari berbagai rentetan perjuangan kaum buruh untuk meraih kendali ekonomi-politik atas hak-hak dasar dan hak industrial mereka dalam tatanan sistim kapitalisme, karena sistem kapitalisme sendiri bermula dari tahun 1.300 sampai 1.800, dimana kapitalisme tidak berkembang secara merata dan dengan kecepatan yang sama,” kata Yoki.

Menurut dia, kapitalisme pertama kali berkembang dan paling maju permulaan abad ke-19, dimana kapitalisme telah muncul sebagai kekuatan ekonomi di Eropa dan Amerika Utara.

“Kapitalis Borjuis telah mampu merebut kekuasaan politis setaraf dengan supremasi ekonomi yang telah dimilikinya. Karakter revolusioner kapital direfleksikan dalam perkembangan massif kekutan produksi dan proses kerja yang ditempa oleh revolusi industri,” tutur Yoki.

Selain itu, kata Yoki, kapitalis juga bertumpu pada proses institusionalisasi demokrasi borjuis dalam negara- negara kapitalis utama, sedangkan karakter kelas yang menindas dan menghisap dari kapital diekspresikan dalam praktek pembantaiannya yang meluas, diiringi perbudakan, perampasan dengan paksa dari hasil kerja petani dan pengrajin, dan eksploitasi anak-anak, selain pencurian nilai lebih dari buruh itu sendiri.

“Di Indonesia peringatan hari buruh atau May Day pertama kali diperingati pada tahun 1920. Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia. Kemudian melalui Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2, dinyatakan bahwa pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban kerja,” katanya.

Ia menyatakan, berdasarkan peraturan tersebut, kaum buruh di Indonesia selalu memperingati May Day setiap tahunnya, dan ini berarti sudah sejak puluhan tahun yang lalu May Day secara resmi di Indonesia diakui oleh negara.

“Sejak 95 tahun yang lalu, May Day di Indonesia telah diperingati oleh kaum buruh. Namun Orde Baru kemudian melarang buruh untuk memperingati May Day, karena dianggap sebagai kegiatan politik subversif,” ujar Yoki.

Dirinya mengungkapkan, hal ini karena Orde Baru memiliki ketakutan tersendiri terhadap kebangkitan kaum buruh di Indonesia terutama perayaan May Day yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan stabilitas modal dalam kerangka kebijakan ekonomi-politik negara yang bersandar pada idiom pembangunanan-isme.

“Rezim Orde Baru sangat khawatir perayaan May Day justru bisa mengkonsolidasikan kekuatan ribuan buruh meskipun rezim Soeharto sejatinya mengembalikan politik penindasan kolonial ala Belandan dan Jepang,” ungkap Yoki.

Kata Yoki, selain peringatan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, juga diperingati sebagai Hari Aneksasi bagi Bangsa Papua Barat.

“Aneksasi adalah pengambilalihan suatu wilayah secara paksa dan pencaplokan wilayah Papua kedalam wilayah NKRI yang dilakukan melalui serangkaian operasi militer di wilayah Papua dalam rangka menggagalkan negara West Papua (Papua Barat) yang saat itu sudah mendeklarasikan kemerdekaanya pada 1 Desember 1961,” katnya.

Masih Yoki, deklarasi negara West Papua diselenggarakan oleh lembaga poltik representatif bangsa Papua yakni Nieuw Guinea Raad atas persetujuan pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu menduduki wilayah Papua sesuai Resolusi PBB Nomor 1514 sebuah deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahan.

“Bangsa yang pernah merdeka adalah bangsa yang telah mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara yang memiliki alat-alat kebangsaan dan ideologi seperti bendera negara, lagu kebangsaan, simbol kenegaraan, mata uang, bahasa, dan batas wilayah serta sistem pemerintahan. Maka deklarasi 1 Desember 1961 bangsa Papua Barat merupakan kenegaraan yang sah seperti negara-negara lainnya,” kata Yoki. (Wisesa/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya