Paripurna LKPj Bupati Pasangkayu, DPRD Sampaikan Rekomendasi

01 May 2021 02:28
Paripurna LKPj Bupati Pasangkayu, DPRD Sampaikan Rekomendasi
Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal pimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Arfandi Yaumil dan Arwi dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Pasangkayu tahun 2020 berlangsung di gedung DPRD Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. (Haris/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal pimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Arfandi Yaumil dan Arwi dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pasangkayu tahun 2020.

Hadir digiat tersebut Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, Dandim 1427 Pasangkayu Letkol Inf Novialdy, Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H Siagian, para anggota DPRD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di gedung DPRD Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (30/4/2021) malam.

Alwiaty Saal ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir di gedung dewan yang terhormat ini mengikuti rapat Paripurna DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

“Atas nama pimpinan DPRD mohon maaf kepada para undangan sekalian atas keterlambatan kegiatan ini. Berdasarkan Undnang-undang (UU) nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah (Pemda) dijelaskan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucap Alwiaty.

Menurut dia, keputusan DPRD akan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi DPRD sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia (RI) nomor 13 tahun 2019, bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPj kepala daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam menyusun perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya atau kebijakan strategis.

“Berdasarkan absensi Sekretaris Dewan (Sekwan), sejumlah 16 anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dari 30 orang semua fraksi yang ada di dewan ini, maka berdasarkan peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Pasankayu tercapai atau kuorum,” tutur Alwiaty.

Ia menyatakan, rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Pasangkayu tentang rekomendasi atas LKPJ kepala daerah Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2020, saya nyatakan secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, diman ini merupakan rangkaian rapat paripurna tanggal 31 Maret 2020 yang lalu.

“Sebelumnya bupati telah menyampaikan pengantar LKPj tahun anggaran 2020, dan berdasarkan peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, pembahasannya telah dilaksanakan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD yang telah mengkoreksi atas pencapaian kinerja Pemda. Hasil koreksi tersebut akan dituangkan dalam bentuk catatan dan rekomendasi yang ditetapkan DPRD pada hari ini,” ujar Alwiaty.

Penyampaian laporan Pansus DPRD Kabupaten Pasangkayu terhadap LKPJ kepala daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 oleh Nasaruddin mengatakan, laporan Pansus DPRD Pasangkayu atas LKPJ kepala daerah tahun 2020, tentang pendapat penetapan rekomendasi atas LKPj.

“Pertanggungjawaban kepala daerah dimana DPRD menetapkan rekomendasi LKPj tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini memerintahkan kepada kepala daerah kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana yang dimaksudkan,” kata Nasar legislator PKS tersebut.

Ia menyatakan, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya, rekomendasi ini sebaiknya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu dan sekaligus memberikan penjelasan pada periode berikutnya tentang apa-apa yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

“Sebagai lembaga yang mengemban fungsi regulator dan kontrol, maka disarankan kepada pihak eksekutif untuk senantiasa taat asas dan jangan pernah menyimpang dari tuntutan regulasi, sebagai contoh APBD Perubahan yang lalu mestinya di DPRD, tapi ini tidak menjadi perhatian bagi pihak eksekutif, dan jangan sampai kondisi ini terulang kembali,” ujar Nasar.

Kata Nasar, untuk upaya peningkatan pendapatan pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Pasangkayu perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi, baik yang sudah diatur melalui peraturan daerah (Perda) maupun dengan jalan mencari dan menggali potensi daerah yang bisa menimbulkan pajak retribusi yang baru tanpa harus membebani masyarakat.

“Pemkab Pasangkayu harus melakukan pendataan secara cermat dan akurat tentang potensi pajak dan retribusi, sehingga penetapan target dan penerimaan sektor pajak dan retribusi setiap periode lebih rasional secara periodik. Pemkab Pasangkayu harus mengupdate data hotel dan penginapan termasuk melakukan pendataan kembali potensi objek dan subjek pajak PBB dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan Pemkab Pasangkayu,” katanya.

Dirinya menjelaskan, sudah waktunya memikirkan dan memperlakukan efek atau aplikasi pembayaran pajak untuk beberapa jenis pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak sekalipun berada di luar daerah, sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajaknya hanya karena alasan tidak ada di tempat.

“Pemkab Pasangkayu harus meningkatkan inventarisasi aset pemda yang ada di masing-masing (OPD), dan melakukan pendataan aset milik daerah serta menyelesaikan aset yang bermasalah, Pemkab Pasangkayu sudah perlu memperthatikan pendirian balai latihan kerja atau BLK bagi remaja yang tidak terserap dalam pasar kerja dan pendirian SMK di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan,” jelas Nasar.

Nasar mengunkapkan, Pemkab Pasangkayu harus mengoptimalkan sosialisasi secara intensif tentang kesehatan pada saat kehamilan, persalinan dan nifas, dalam menurunkan angka kematian bayi, berupaya untuk menekan kasus kematian ibu melahirkan serendah mungkin, yang terpenting adalah segera melakukan program kemitraan bidan dalam menangani setiap persalinan untuk menghindari resiko kematian ibu dan bayi.

“Pemkab Pasangkayu setelah melaksanakan program percepatan pencegahan anak terdiri melalui kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil, memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat serta memperhatikan ketersediaan air bersih terutama pada daerah-daerah rentan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Pasangkayu sangat penting yang fokusnya tentu pada komoditas unggulan di wilayah pedesaan setelah menyelesaikan dokumen kawasan khusus atau perlu mempertimbangkan juga tentang pembukaan kawasan industri yang nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Pemkab Pasangkayu perlu memperhatikan penempatan jabatan sesuai kompetensinya, perlu dilakukan uji kompetensi bagi eselon III, termasuk memberikan anggaran yang cukup untuk menggali pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dan budaya yang dinilai potensial di Kabupaten Pasangkayu dengan segera menyusun dokumen atau rencana induk pengembangan wisata sebagai acuan. Dalam menyusun perencanaan harus dilakukan secara profesional dan melibatkan tim ahli, sehingga dokumen yang disajikan ke DPRD tidak menimbulkan polemik,” terang Nasar.

Tanggapan Wakil Buhpati Pasangkayu, Herny Agus ucapkan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ia yang terakhir yang tiba di tempat pada malam hari ini bukan faktor kesengajaan namun ada sedikit miskomunikasi

“Ini sebagai wujud pengabdian kita terhadap daerah dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang sudah bersedia membahas LKPj bupati untuk tahun 2020 dan ada beberapa banyak kekurangan dari kami untuk kami tindak lanjuti kedepan,” imbuhnya. (Haris/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya