HIMPAUDI Lombok Timur Bertandang Ke Dikbud, Ini Yang Dibahas

16 April 2021 20:38
HIMPAUDI Lombok Timur Bertandang Ke Dikbud, Ini Yang Dibahas
HIMPAUDI Lombok Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim lakukan pertemuan terkait dengan kejelasan dana hibah pemerintah ke Paud berlangsung di aula kantor Dikbud Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Timur. (Bayu A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur (Lotim) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim lakukan pertemuan terkait dengan kejelasan dana hibah pemerintah ke Paud berlangsung di aula kantor Dikbud Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Timur (NTB), Jumat (16/4/2021).

Hadir digiat tersebut Kadis Dikbud Lotim Achmad Dewanto Hadi, Sekretaris Dikbud Lotim Asad, Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dikbud Lotim Pajri, Ketua Himpaudi Lotim Usman.

Kadis Dikbud Lotim, Achmad Dewanto Hadi ucapkan terimakasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian.

“Apabila ada pertanyaan yang bisa kami jawab maka akan kami jawab, namun apabila tidak bisa akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya.

Ketua Himpaudi Lotim, Usman mengatakan, dari tahun 2009, kami sudah menjadi anggota Himpaudi dan daerah sudah mensosialisasikan untuk mengembangkan Paud di Kabupaten Lotim.

“Kami mempertanyakan bagaimana upaya daerah memperhatikan guru di Lotim dengan jumlah lebih dari 4.600 orang. Guru Paud paling ikhlas setelah guru ngaji dalam mengajar,” kata Usman.

Menurut dia, terdapat banyak guru Paud yang mengabdi lebih dari 22 tahun dan banyak juga yang mengabdi sampai 20 atau 17 tahun.

“Kami ikut menjadi tim sukses SUKMA dalam Pilkada Lotim tanpa ada biaya dan kami ikut deklarasi pasangan Sukma,” tutur Usman.

Ia menyatakan, salah satu janji beliau (Paslon Sukma), yaitu akan memberikan bantuan sebesar Rp25 juta perlembaga dan mempertanyakan kejelasan janji tersebut.

“Kami juga mempertanyakan alasan guru Paud di Lotim tidak bisa mendapatkan SK, sedangkan banyak guru lainnya seperti SD, SMP dan SMA mendapatkan SK,” ujar Usman.

Dirinya menjelaskan, telah banyak upaya yang telah kami laksanakan untuk memperjuangkan nasib guru Paud bahkan sampai Jakarta.

“Kami hanya ingin mengetahui daftar nama guru yang mendapatkan dana insentif, sehingga tidak ada daftar nama siluman yang mendapatkan dana dari Pemkab Lotim. Kami juga mempertanyakan tentang pendaftaran PPPK dan mendapatkan SK, kami mendorong adanya Perbup untuk mengangkat guru-guru Paud di Lotim,” jelas Usman.

Tanggapan Kadis Dikbud Lotim, Achmad Dewanto Hadi menyampaikan, Paud ini adalah organisasi profesi dan amanatnya harus profesional sesuai dengan bidang tugas dan mandatnya.

“Kita harus bisa memisahkan terkait dengan politik (janji politik bupati) dan tidak ada pemerintah daerah menganaktirikan lembaga manapun,” papar Achmad.

Menurut dia, kita harus kembali kepada aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan segala permasalahan. Dan kami setiap hari menerima usulan (pembentukan) lembaga Paud serta ini menandakan adanya kepedulian terhadap pendidikan.

“Yang harus kita koreksi yaitu Perbup (peraturan bupati) sesuai dengan usulan yang ada dan prosesnya cukup panjang. Yakinlah bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian kepada saudara sekalian namun bukan berarti semua apa yang menjadi keinginan saudara dapat dipenuhi,” tutur Achmad.

Ia menerangkan, Lombok Timur salah satu daerah yang mengandalkan dana dari pusat, sedangkan kita tidak bisa memaksa pusat memberikan jumlah sesuai keinginan.

“Pada tahun 2018, kita mendapat musibah gempa dan tahun 2020 adanya wabah covid, sehingga harus dilakukan perencanaan ulang terhadap penggunaan anggaran,” terang Achmad.

Dirinya mengungkapkan, kami upayakan semuanya berproses misalnya pemberian SK Bupati terhadap guru honorer yang bersifat transparan.

“Untuk PPPK sepenuhnya keputusan pusat dan proses rekrutmen melalui sistem secara pribadi (masing-masing personel guru) dan tidak ada kebijakan pemda untuk mengintervensi kebijakan pusat,” ungkapnya.

Tanggapan Sekdis Dikbud Lotim, Asad mengatakan pembayaran insentif melalui rekening.

“Apabila ada oknum agar dilaporkan kepada kami untuk ditindak lanjuti,” katanya.

Tanggapan Kabid PNF Dikbud Lotim, Pajri mengatakan, inti penyampaian Ketua Himpaudi yaitu ingin mengetahui tentang proses pemberian insentif.

“Kami menerima program aspirasi dewan dan untuk pemberian insentif kami belum mengetahui bagaimana proses untuk memperoleh hal tersebut,” kata Pajri.

Masih Pajri, itu ada di kesekretariatan (Pemkab Lotim) bagaimana proses verifikasi dan sebagainya.

“Kedepannya, apabila ada informasi dana dimohon dan disampaikan kepada kami untuk segera kami arahkan untuk membuat proposal,” katanya.

Ketua Himpaudi Lotim, Usman menyatakan, kami datang bukan terobsesi untuk mendapatkan insentif, tapi kami datang kesini untuk menuntut hak kami yang tahun 2021 terdapat 600 orang yang harus mendapatkan insentif, tapi saat ini yang mendapatkan sebanyak 200 orang.

“Kita mengejar mutu (pendidikan paud), sehingga diharapkan agar dilakukan pendataan dan regulasi perijinan harus diperhatikan jangan sampai terdapat beberapa Paud yang berdekatan (dalam 1 dusun),” ujar Pajri.

Tanggapan Kadis Achmad setuju dengan penyampaian Ketua Himpaudi terkait dengan regulasi perijinan pendirian Paud dan akan ditinjau ulang. Dan apabila ada oknum-oknum di internal agar disampaikan kepada kami.

“Kami terbuka dengan rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi dan bisa kita laksanakan dilain waktu. Kami tidak mengetahui secara jelas tentang regulasi yang mendapatkan SK,” terangnya. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya