Gabungan OKP dan Ormas Bengkulu Aksi di Kantor Gubernur, Ini Tuntutannya

15 April 2021 04:07
Gabungan OKP dan Ormas Bengkulu Aksi di Kantor Gubernur, Ini Tuntutannya
Puluhan massa gabungan OKP dan Ormas unjuk rasa depan kantor Gubernur Bengkulu Jalan Pembangunan Kota Bengkulu. (Ujang/Trans89.com)
.

BENGKULU, TRANS89.COM – Puluhan massa gabungan organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi masyarakat (Ormas) dipimpin Rivaldo Pardede, Ferdinan dan Gita Turnip unjuk rasa depan kantor Gubernur Bengkulu Jalan Pembangunan Kota Bengkulu, Senin (12/4/2021).

Orasi Rivaldo Pardede mengatakan, kami aksi terkait permasalahan penegakan peraturan daerah (Perda) Provinsi Bengkulu nomor 6 tahun 2013, tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan.

“Hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang tidak direalisasikan Pemprov Bengkulu hingga pada saat ini,” kata Rivaldo.

Ia menyatakan, akibat dari keluarnya perda nomor 6 tahun 2013, tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan ini banyak korban yang sudah berjatuhan.

“Kami tidak meminta banyak pak gubernur, kami hanya ingin gubernur dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai yang sudah di Undang-undangkan. Kami menganggap Pemprov Bengkulu telah gagal menjalankan Perda nomor 6 tahun 2013. Kami meminta tegakan kepastian hukum serta tegakkan keadilan di Bumi Reflesia ini,” ujar Rivaldo.

Pernyataan Zakaria mengtakan, kami masyarakat di tingkat bawah menyayangkan sudah 6 kali kami melakukan aksi seperti ini, namun tidak ada kejelasan dari Pemprov Bengkulu.

“Kami tidak mengharapkan terjadinya konflik horizontal yang bisa terjadi di masyarakat, karena ini kalau kami lihat bisa menjadi bom waktu di dalam kehidupan masyarakat Bengkulu,” kata Zakaria.

Menurut dia, dipertemuan kali ini kami sangat mengharapkan ada kejelas dari gubernur, kami tidak mau lagi di tipu oleh janji-Janji manis dari gubernur.

“Kami minta dalam waktu seminggu lembaga terkait untuk merespon secara positif tuntutan kami, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat daripada oknum yang mungkin diciptakan disisi pemerintahan yang betul-betul monopoli ke bijakan ini,” tutur Zakaria.

Massa aksi diterima Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah depan pintu gerbang kantor gubernur.

Tuntutan disampaikan Rivaldo mengatakan, gubernur Bengkulu harus menjalankan Perda nomor 6 tahun 2013, tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perkebunan.

“Terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan pelaksana Perda Provinsi Bengkulu nomor 6 tahun 2013. Stop aktivitas mobil lahan angkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melebihi muatan 8 ton. Tuntutan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu 21 hari setelah diterima dan disetujui oleh Gubernur Bengkulu,” katanya.

Tanggapan Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah mengatakan dirinya akan mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan gubernur setelah kembali dari Jakarta.

“Karena dalam hal ini pengambil keputusan ada di tangan Gubernur Bengkulu,” katanya.

Wakil Gubernur menolak menanda tangani surat perjanjian yang disodorkan massa aksi untuk menjalankan Perda nomor 6 tahun 2013, dengan alasan dirinya seorang wakil gubernur tidak bisa mengambil kebijkan dalam hal ini, namun wakil gubernur akan mengkoordinasikannya dengan Gubernur. (Ujang/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya