Pemda Gelar Hearing Dengan Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur dan SBMI, Ini Masalahnya

14 April 2021 02:48
Pemda Gelar Hearing Dengan Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur dan SBMI, Ini Masalahnya
Pemkab Lombok Timur fasilitasi hearing Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur dan SBMI Lombok Timur dengan PT Sinta Aqua Culture di aula kantor Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (Bau A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Tekait perluasan lahan tambak PT Sinta Aqua Culture yang saat ini sedang dalam proses di perbatasan Desa Menceh dan Desa Surabaya diklaim oleh sekelompok masyarakat belum memiliki izin, dan pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan mengenai kelangkaan gas LPG sebagai akibat dari kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) fasilitasi hearing Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur dengan PT Sinta Aqua Culture di aula kantor Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (12/4/2021).

Hadir digiat tersebut, Sekda Kabupaten Lombok Timur M Juaini Taofik, Wakapolres Lombok Timur Kompol Kiki Firmansyah, Kepala Badan Kesbangpoldagri M Isa, Kadis PMPTSP Muksin, Kapolsek Sakra Timur Muh Amin, Danposramil Sakra Timur Serka Inf Aminullah, Kades Surabaya, Ripai Pajri, perwakilan PT Shinta Aqua Culture Basuki Hermanto, Ketua Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur Eko Rahadi, Ketua DPC SBMI Usman.

Juaini Taufik mengatakan, pihaknya prihatin dengan adanya pemberitaan di media sosial (mesos) terkait dengan pernyataan Kadis Perdagangan Lombok Timur mengenai dengan kelangkaan gas LPG yang disebabkan oleh kepulangan PMI.

“Pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan dan Kadis Perdagangan sudah meminta maaf. Kamia meminta Kadis Perdagangan meminta maaf di hearing ini, namun Kadis Perdagangan masih di Mataram dalam rangka rapat permintaan penambahan gas LPG,” kata Juaini.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta Kadis Perindag untuk segera kembali dan menghadiri hearing ini dan meminta maaf.

“Mewakili Pemda dan selaku pimpinan Kadis Perindag memohon maaf atas pernyataan tersebut. Jika ada informasi yang akan diberikan oleh massa hearing maka dipersilahkan,” tutur Juaini.

Ketua DPC SBMI Lotim, Usman mengharapkan kedatangan pimpinan PT Sinta Aqua Culture, karena ingin membahas langsung permasalahan disana, namun kenapa diwakilkan oleh stafnya, kami tidak dapat menyampaikan hal apapun kepada PT Sinta Aqua Culture karena diwakilkan.

“Pada 28 Maret 2021, pernyataan Kadis Perdagangan telah menyinggung perasaan mantan PMI. Tentang kelangkaan LPG, tidak rasional dihubungkan dengan kepulangan PMI, dan kami meminta kepada Kadis Perdagangan untuk meminta maaf kepada para PMI, sehingga kami berkirim surat, namun malah dijawab dengan surat yang menguatkan pernyataan tersebut, padahal yang digunakan untuk survey¬†hanya 3 orang tetangganya saja,” urai Usman.

Ia menjelaskan, jumlah PMI tahun 2020 di Kabupaten Lotim ada 4.220 orang, tahun 2021 2.980 orang, sehingga jumlah sampai bulan ini 7.981 orang dan hampir 46% dari data tersebut adalah orang tua para anggota SBMI.

“Dengan data tersebut, maka survei Kadis Perdagangan tersebut tidak dapat mewakili jumlah PMI dan tidak nyambung dengan kelangkaan gas LPG,” jelas Usman.

Dirinya menerangkan, terkait permasalahan ijin IMB Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dimana ada salah satu PKBM yang diminta sumbangan untuk membuat IMB dengan jumlah Rp5 juta. Dan Kadis PPMTSP sudah berjanji untuk ketemu Kadis Pendidikan namun belum ada kejelasan sampai saat ini.

“Ada surat yang mengharuskan adanya sumbangan setiap masyarakat yang mengajukan ijin pendidikan PAUD dan PKBM, padahal tidak ada anggaran pemda untuk lembaga pendidikan ini. Ada kewajiban masyarakat mengeluarkan sumbangan wajib sampai Rp5 juta,” terang Usman.

Ketua Forum Rakyat Bersatu Lotim, Eko Rahadi mengatakan, ada satu kepala desa (Kades) yang tidak hadir saat ini, yakni Kades Menceh dan itu tidak sesuai kesepakatan, dimana Kades Menceh harusnya hadir untuk membahas permasalahan tambak udang PT SintaAquaCulture.

“Kami tidak menolak investasi, tetapi paling tidak ada silaturahmi kepada Pemda Lotim dengan menghadirkan pimpinan PT Shinta Aqua Culture dalam hearing ini,” kata Eko.

Kata Eko, hal itu supaya jelas untuk CSR agar dibuat berita acara dalam setiap kesepakatan, supaya semua masyarakat mengatahui dan tidak ada fitnah.

“Kami inginkan CSR adil dan terbuka bagi semua masyarakat Desa Menceh dan Surabaya, sehingga jelas pembagiannya dan tidak terjadi polemik di masyarakat,” katanya.

Eko mengungkapkan, jangan sampai perusahaan membenturkan masyarakat dengan preman, kami inginkan jangan masyarakat di adu domba.

“Informasi di masyarakat bahwa ada dana Rp55 juta untuk Desa Menceh dan Rp20 juta untuk keamanan (preman), sehingga terjadi fitnah di masyarakat. Apa gunanya aparat penegak hukum (APH) jika keamanan dibayar kepada preman. Jadi tolong koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan (apkam) supaya situasi kondusif,” ungkapnya.

Tanggapan Juaini menyampaikan, jika salah pimpinannya, maka kami selaku pimpinan daerah siap untuk menjelaskan permasalahan ini.

“Saya atas agama dan pemerintah Lotim meminta maaf terhadap statemen Kadis Perindag dan secara resmi meminta maaf kepada PMI dan keluarganya. Dan semua biaya pemulangan di tanggung negara.

Masa aksi walk out karena Kades Menceh dan Kadis Perindag tidak hadir. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya