HMI Minta Klarifikasi Beberapa Proyek Pembangunan di Pasangkayu dan Realisasi Asrama di Mamuju

14 April 2021 03:05
HMI Minta Klarifikasi Beberapa Proyek Pembangunan di Pasangkayu dan Realisasi Asrama di Mamuju
Aksi HMI meminta transparansi anggaran termasuk pembangunan asrama mahasiswa Pasangkayu di Kabupaten Mamuju yang belum ada hingga hari ini di kantor DPRD Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. (Andi Safrin Mahyudin/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Beberapa proyek pembangunan anggaran tahun 2020 milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasangkayu menggelar aksi solidaritas dan mendatangi gedung DPRD Pasangkayu.

Aksi solidaritas tersebut meminta transparansi anggaran termasuk pembangunan asrama mahasiswa Pasangkayu di Kabupaten Mamuju yang belum ada hingga hari ini.

Massa aksi diterima diruang aspirasi DPRD Jalan Ir Soekarno Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (12/4/2021).

Koordnator Lapangan (Korlap) Aksi, Wandi saat membacakan tuntutannya, mendesak dan meminta klarifikasi tentang beberapa proyek pembangunan, seperti proyek pengadaan rumah Smart Argo dengan anggaran Rp1,5 Miliar, pengadaan rumah Tahfidz Quran dengan anggaran Rp1,1 miliar, pengadaan pembangunan landscape kompleks kantor dinas-dinas dengan anggaran 2,9 miliar, serta meminta transparansi terhadap penggunaan anggaran dana Covid-19.

“Kehadiran kami disini di gedung wakil rakyat ini untuk meminta klarifikasi beberapa proyek pembangunan yang kami nilai hingga saat ini tidak adanya transparansi anggaran,” pinta Wandi yang juga ketua Iakatan Pelajar Mahasiswa (IPMA) Pasangkayu Mamuju itu.

Menurutnya, HMI tidak percaya dengan DPRD dan birokrasi di Pasangkayu, dan sebagai anggota DPRD hanya bisa duduk enak di gedung mewah ini, serta tidak melihat jeritan rakyat yang selama ini diwakili.

“Kalian adalah wakil rakyat, yang harus berpihak kepada rakyat pula. Kalian jangan menutup mata dan telinga, sehingga jeritan rakyat Anda tidak lihat dan dengarkan,” desak Wandi.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Pasangkayu Nasaruddin mengapresiasi aksi dari HMI Pasangkayu.

“Tuntutan dan permintaan kami terima, dan membawa ini kedalam internal DPRD dulu, bagaimana pun juga pengawasan adalah tugas kami di DPRD,” papar Nasaruddin.

Untuk persoalan dana Covid 19 sendiri, kata Nasaruddin, ada baiknya adik-adik menanyakannya langsung kepada Satgas Covid 19 kabupaten, dimana DPRD hanya mengetahui jumlah nominalnya.

“Permasalahan Covid-19 harusnya kita bicarakan ke Satgas kabupaten yang mengelolah anggaran dengan jumlah Rp36 miliar. Persoalan tekhnisnya kami tidak tau menahu,” ternag Nasaruddin legislator PKS ini.

Anggota DPRD lainnya, Muslihat Kamaluddin mengatakan, belum bisa menjawab permintaan dari adik-adik HMI di karenakan situasinya yang mendadak.

“Untuk itu, jika diperlukan akan dijadwalkan pertemuan ulang, karena ini mendadak. Kita bisa atur ulang jadwal pertemuannya, sehingga kami dapat menyurat ke instansi terkait untuk membahas tuntutan adik-adik,” kata Muslihat.

Tanggapan Wandi mengatakan, kami mau berdiskusi dengan baik, sehingga apabila instansi terkait belum ada, kami akan menunggu. Dan beberapa kali kami mengajukan proposal untuk segera mengadakan asrama permanen IPMA Pasangkayu Mamuju.

“Dari dulu kami sabar, sehingga hanya di janji terus oleh instansi terkait. Selain itu, dimana ada anggaran yang tidak jelas dan tidak adanya transparansi anggaran Covid-19. Kami berharap bisa memanggil instansi terkait. Kami sudah mengajukan proposal dari tahun 2014 dan sampai sekarang belum terpenuhi,” kata Wandi.

Tangapan Nasaruddin menyatakan, kami juga sadari dengan kebutuhan adik-adik dan kami akan mendorong sekiranya minimal pemerintah untuk mengadakan asrama permanen IPMA Kabipaten Pasangkayu di Mamuju.

“Hak-hak kami sebagi DPRD hanya dalam mengawasi. Persoalan masalah covid harusnya kita berbicara ke Satgas,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahrag (Dispora) Pasangkayu, Ikhsan mengatakan, persoalan di Dispora Pasangkayu hanya bisa menjalankan angaran untuk kontrakan.

“Apabila anggaran rumah (asrama) permanen itu dari Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” katanya.

Anggoat DPRD Pasangkayu, Herman Yunus menyatakan, kami akan menampung aspirasi adik-adik sekalian sesuai dengan tuntutan adik-adik.

“Untuk dana Covid-19 8,5 itu dikelolah Satgas. Kami dari DPRD sangat setuju dengan adanya aksi adik-adik sebagai pengawasan, dan kami DPRD meneriam aspriasi adik-adik,” ujar Herman.

Tangapan Sekretaris (Sekdis) PUPR Pasangkayu Sumarlin mengatakan, tahun 2019 yang kami benahi asrama mahasiswa yang ada di Palu, 2020 kami benahi asrama mahasiswa yang ada di Makassar.

“Mudah-mudahan tahun ke depanya asrama Mamuju akan di bangun. Landscap ini di bangun tahun 2019, tujuanya akses yang ada di 7 kantor karena di dalamnya becek, makanya kami mengangarkan landnscap jalan dan taman sehingga memudahkan pelayanan,” kata Sumarlin.

Ia menjelaskan, untuk rumah Tahfidz yang tujuanya mengembangkan mental dan spiritual, sehingga penting untuk kita membagun rumah tahfiz.

“Terkait lokasi, hal itu untuk memudahkan, makanya kami membagun di lokasi yang berada di tanah pemda,” jelas Sumarlin.

Tangapan Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiyati Saal menyampaikan, lami tahu kesabaran ada batasnya, berikan kepercayaan ke kami.

“Di tahun 2022, kami akan berupaya untuk memenuhi tuntukan (asrama) adik-adin. Dan kami akan mengupayakannya. Terkait Covid-19 kami DPRD tidak di libatkan,” paparnya. (Ndi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya