Penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Dengan Kejari Pasangkayu

13 April 2021 19:54
Penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Dengan Kejari Pasangkayu
Perilhatkan hasil penandatangan MoU BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejari Pasangkayu, ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar, Iman M Amin serta Kajari Pasangkayu, Muchsin di aula Kejari Jalan Ir Soekarno, Salunggadue, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Humas BPJS Ketenagakerjaan Pasangkayu)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu, ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat (Sulbar), Iman M Amin serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasangkayu, Muchsin.

Hadi menyaksikan penandatangan MoU tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasangkayu Muhammad Asrul dan para Kasi beserta staf di aula Kejari Jalan Ir Soekarno, Salunggadue, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Senin (12/4/2021).

Iman M Amin mengatakan, penandatanganan MoU berkaitan dengan pendampingan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

“Kegiatan ini sebenarnya telah dilakukan pada awal tahun 2019 lalu, namun karena masa berlaku MoU telah habis, maka dilakukan perpanjangan MoU kembali,” kata Iman dalam keteranga tertulisnya.

Ia ucapkan terimakasih dengan Kejari Pasangkayu yang sukses menuntaskan 99,99% pendampingan atas ketidakpatuhan badan usaha pada tahun 2020 lalu.

“Tentunya MoU ini dinilai sangat penting kedepan dalam menghadapi ketidakpatuhan dari pemberi kerja ataupun badan usaha wajib yang belum daftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Iman.

Sementara Kajari Pasangkayu, Muchsin menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah awal untuk bidang Datun, karena dengan adanya MoU tersebut, akan di tindaklanjuti dengan SK terkait ketidakpatuhan pesrta BPJS Ketenagakerjaan.

“Seperti untuk tahun ini, dengan adanya tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Pasangkayu, di harapkan peran Datun dan Intelejen agar dapat memberikan pemahaman terkait kepatuhan untuk menjadi peserta BPJS,” papar Muchsin.

Dirinya juga meminta Kepal Seksi (Kasi) Datun dan Kasubagbin Kejari Pasangkayu untuk mendaftarkan tenaga PPNPN (pegawai pemerintah non pegawai negeri) dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) maupun kesehatan, karena musibah tidak tahu kapan terjadi.

“Adapun misi dan tugas Kejaksaan di Bidang Datun meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain,” terangMuchsin.

Kedepan, Kajari berharap, agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

“Hal itu tak lain sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka kerjasama ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan bersama,” imbuhnya.

Selain penandatanganan MoU dilaksanakan juga sosialisasi manfaat progam BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer dan tenaga pendukung non ASN Kejati Pasangkayu. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya