Inpres Terbit, Dalam Sepekan 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek

11 April 2021 01:22
Inpres Terbit, Dalam Sepekan 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek
Mendes PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo usai lakukan penandatanganan MoU bersama di kantor Kemendes PDT dan Transmigrasi di Jakarta. (Humas Kemendes PDT dan Transmigrasi)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Genap seminggu setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

Sebanyak 34.449 pekerja berstatus tenaga profesional pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai non-ASN. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDes juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo melakukan langsung penandatanganan MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di kantor Kemendes PDT dan Transmigrasi pada Jumat 9 April 2021.

Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan perjanjian kerja bersama PKB antara Direktur Kepesertaan BPJamsostek, Zainudin dengan Pelaksanatugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDT dan Transmigrasi, Jajang Abdullah.

Mendes PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widowo atas apresiasi dan perhatian yang diberikan melalui terbitnya Inpres optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjalang bulan Ramadhan, pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai. Mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal,” kata Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (10/4/2021).

Ia menyatakan, Kemendes PDT dan Transmigrasi akan terus mengawasi jalannya program jamsostek terhadap pegawai pemerintah non-ASN, dan pihaknya pun akan memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dari peserta ketika resiko terjadi akan dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021,” ujar Iskandar.

Menurut dia, sesuai dengan Inpres tersebut, Kemdes PDT dan Transmigrasi harus mendorong seluruh ekosistem pedesaan tidak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

“Secara umum, tenaga pendamping profesional di desa ini merupakan non-ASN (aparatur sipil negara) yang ada di seluruh kementerian untuk terdaftar dalam program Jamsostek,” tutur Iskandar.

Dirinya mengungkapkan, selain itu, juga harus menyampaikan data tenaga pendamping profesional yang di desa yang akan didaftarkan pada program Jamsostek.

“Hal ini dimaksudkan untuk selalu dilakukan rekonsiliasi data secara periodik setiap bulannya untuk perlindungan atas 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm),” ungkap Iskandar.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, penandatanganan ini selain merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, juga sebagai bentuk kepedulian Kemendes PDT dan Transmigrasi terhadap para pekerja non-ASN di lingkungan kementerian.

“Ini patut diapresiasi, karena kerjasama ini merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi,” papar Anggoro.

Dirinya berharap tindakan serupa dapat segera dilakukan di kementerian dan lembaga yang lain, agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2 tahun 2021.

“Sebagai badan penyelenggara, BPJamsostek sudah tentu memiliki tugas tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya,” terang Anggoro.

Selain itu, kata Anggoro, BPJamsostek juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan kementerian dan lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

“Ini sudah menjadi tanggung jawab BPJamsostek dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja,” katanya.

Anggoro juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya, yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” katanya.

Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten, Eko Nugriyanto menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJamsostek membuat gerakan yang diberi nama I-Project.

“Kami ikut mensukseskan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek dengan gerakan yang kami beri nama I-Project,” pungkasnya. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya