Dugaan Penganiayaan Wartawan di Surabaya, Forum Jurnalis Tasikmalaya Desak Stop Kekerasan Pers

04 April 2021 12:29
Dugaan Penganiayaan Wartawan di Surabaya, Forum Jurnalis Tasikmalaya Desak Stop Kekerasan Pers
.

TASIKMALAYA, TRANS89.COM – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Tasikmalaya aksi meminta  stop kekerasan terhadap jurnalis dengan adanya dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Jurnalis Tempo atas nama Nurhadi diduga mendapat tindak kekerasan saat sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya, pada Sabtu 27 Maret 2021, dan aksi dipimpin Harniwan Obeh berlangsung di Tugu Asmaul Husna Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Kamis (1/4/2021).

Orasi Harniwan Obeh mengatakan, kekerasan dan penganiayaan terhadap Jurnalis Tempo di Surabaya menjadi bukti nihilnya perlindungan negara terhadap wartawan.

“Seorang jurnalis Tempo, Nurhadi mendapatkan serangan berupa tindakan kekerasan saat sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya, pada Sabtu 27 Maret 2021. Berdasarkan keterangan Nurhadi, ia ditugaskan untuk mewawancarai tersangka kasus dugaan korupsi pajak, Angin Prayitno Aji,” kata Obeh.

Menurut dia, saat itu Angin Priyatno Aji sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Graha Samudera Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Moro  Kembangan, Surabaya, Sabtu 27 Maret 2021 malam.

“Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya,” tutur Obeh.

Ia menjelaskan, Nurhadi kemudian ditangkap dan dibawa ke mushola di belakang gedung kemudian dianiaya.

“Mulai dari ditampar, dijambak hingga diinjak kakinya, dipukul tengkuk dan bibirnya, serta dipiting. Para pelaku juga menghapus isi telepon seluler korban dan mematahkan kartunya,” jelas Obeh.

Dirinya mengungkapkan, Nurhadi bahkan sempat disekap di Hotel Arcadia di kawasan Jembatan Merah selama dua jam.

“Pelaku yang mengaku dari Satuan Pembinaan Masyarakat (SPM) itu memberi Nurhadi uang sebesar Rp600.000 sebagai bentuk tutup mulut, tapi uang tersebut dengan tegas ditolak oleh Nurhadi. Pelaku kemudian mengantar Nurhadi pulang ke Sidoarjo,” ungkap Obeh.

Obeh menyatakan, kejadian penyerangan terhadap jurnalis seperti ini bukan kali pertama terjadi. Apa yang dilakukan oleh Nurhadi merupakan upaya investigasi yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999, tentang pers.

“Jurnalis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kerap mendapatkan berbagai bentuk serangan dan intimidasi, baik fisik maupun serangan digital,” ujarnya.

Kata Obeh, padahal sebagaimana disebutkan dalam Sidang Commission on Human Rights tanggal 26 Januari 2006, jurnalis secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari pembela HAM dalam tugasnya untuk collecting and disseminating information on violation.

“Selain itu, jurnalis dalam kerangka instrumen hukum nasional, eksistensi pembela HAM sebetulnya juga telah diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh Obeh menyebutkan, penyerangan dan tindakan kekerasan kepada jurnalis juga melanggar UU Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 12 tahun 2005, tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik dan Perkap Nomor 8 tahun 2009, tentang pengimplementasi HAM.

“Deretan praktek penyerangan terhadap jurnalis berdasarkan pengamatan Forum Jurnalis Tasikmalaya alami peningkatan setiap tahunnya,” sebutnya.

Sambung Obeh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2020 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“LBH Pers mencatat, pada 2020 terjadi 117 kasus kekerasan terhadap wartawan dan media, meningkat 32 persen dibandingkan pada 2019 (79 kasus),’ terangnya.

Masih kata Obeh, dari 117 kasus tersebut, sebanyak 99 kasus terjadi pada wartawan, 12 kasus pada pers mahasiswa, dan 6 kasus pada media, terutama media siber.

“Sementara AJI Indonesia mencatat, pada 2020 terjadi 84 kasus kekerasan terhadap wartawan atau bertambah 31 kasus dibandingkan pada 2019 (53 kasus). Pelaku kekerasan paling banyak adalah oknum aparat keamanan,” ungkap Obeh.

Lanjut Obeh, tuntutan kami dari Forum Jurnalis Tasikmalaya, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus in,i serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo cq Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, untuk memproses pelaku secara disiplin profesi dan memastikan kasus ini merupakan aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis,” tegas Obeh.

Obeh meminta pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengusut dan menuntaskan kasus-kasus serangan serupa yang terjadi terhadap jurnalis, aktivis dan aktivis lingkungan, termasuk para pembela HAM.

“Meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik,” pintanya.

Obeh mengingatkan, kepada masyarakat dan aparat penegak hukum di manapun, bahwa kerja jurnalistik dilindungi UU.

“Para jurnalistik saat bertugas menjalankan tugas jurnalistik dilindingungi UU nomor 40 tahun 1999, tentang pers. Jadi kami harap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalistik,” imbuhnya,” imbuhnya. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya