Kemenkumham Tolak Pengesahan Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang

01 April 2021 01:39
Kemenkumham Tolak Pengesahan Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang
Menkumham Yasonna Laoly secara resmi menyampaikan penolakan terhadap permohonan pengesahan hasil KBL Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam konferensi pers virtual bersama Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta. (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly secara resmi menyampaikan penolakan terhadap permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KBL) Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Yasonna dalam konferensi pers virtual (online) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” tegas Yasonna.

Ia menyebutkan, keputusan penolakan karena pihak penyelenggara KLB Deli Serdang tidak juga melengkapi sejumlah dokumen fisik yang disyaratkan.

“Dokumen yang tidak dilengkapi itu di antaranya perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC,” sebt Yasonna.

Menurut dia, sebagaimana tata cara pemeriksaan dan verifikasi dilakukan dengan Peraturan Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 34 tahun 2017, tentang tata cara pendirian Badan Hukum, perubahan AD/ART, serta perubahan kepengurusan partai politik (parpol).

“Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021, setelah menerima surat dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tertanggal 15 Maret 2021, bernomor 1/DPP.PD-06/III/2021, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021,” tutur Yasonna.

Dirinya menjelaskan, dari pemeriksaan atau verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021, yang pada intinya memberitahukan pada KLB Deli Serdang untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

“Terkait surat ini, penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret 2021 menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” jelas Yasonna.

Yasonna mengungkapkan, pihak Kemenkumham telah memberi batas waktu yang cukup atau tujuh hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 24 tahun 2017.

“Pihak Kemenkumham menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dan disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020 sebagai rujukan. Kami mempersilakan pihak KLB Deli Serdang melakukan gugatan di pengadilan bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang UU parpol,” ungkapnya.

Kata Yasonna, ada argumen-argumen tentang Anggaran Dasar (AD) tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang. Dan kami tidak berwenang menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan.

“Jika pihak KLB Deli Serdang merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU parpol, silahkan digugat di pengadilan sesuai hukum yang berlaku,” kata Yasonna.

Di sisi lain, Yasonna juga menyesalkan tudingan sejumlah kalangan terkait campur tangan dan upaya pecah belah parpol yang dilakukan pemerintah.

“Sejak awal pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini. Kami menyesalkan pernyataan dari pihak-pihak yang menuding pemerintah campur tangan dan memecah belah parpol,” imbuhnya. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya