LPA Minta DPRD Mamasa Merevisi Perda Rumah Pemotongan Hewan, Ini Alasannya

27 March 2021 01:16
LPA Minta DPRD Mamasa Merevisi Perda Rumah Pemotongan Hewan, Ini Alasannya
Wakil Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk pimpin RDP dengan LSM LPA Cabang Mamasa berlangsung di kantor DPRD Mamasa, Sulawesi Barat. (Anggun M/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Mamasa nomor 19 tahun 2014, tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) dianggap tidak relevan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, membuat LSM Lembaga Penyalur Aspirasi (LPA) Cabang Mamasa melayangkan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Mamasa.

Surat permohonan RDP dilayangkan LPA pertanggal 27 Februari 2021, namun karena berbagai kegiatan DPRD Mamasa, akhirnya surat permohonan RDP LPA Cabang Mamasa baru Bisa terealisasi pada hari ini, Jumat (26/3/21).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk mengatakan apa yang diusulkan oleh LPA merupakan hal yang sangat wajar sepanjang usulan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Mamasa menyangkut sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Surat permohonan RDP LPA itu menyangkut revisi Perda nomor 19 tahun 2014, tentang retribusi RPH merupakan hal yang sangat prinsip, sehingga hari ini kami dengan senang hati menerima teman-teman LPA untuk duduk bersama membahas perda yang di maksud,” kata David d kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

Ia menyatakan, pada dasarnya usulan LPA untuk merevisi beberapa pasal dalam Perda nomor tahun 2014 harus diapresiasi, sebab teman-teman LPA menyampaikan usulan revisi dengan terstruktur dan sangat beralasan.

“Untuk itu, kami (DPRD) menyambut baik niat LPA untuk merevisi beberapa pasal dalam perda tersebut. Selain mengapresiasi usulan LPA, kami menyetujui usulan tersebut untuk diteruskan dan dibahas dilingkup eksekutif dan legislatif Mamasa. Pokoknya kami setuju apa yang diusulkan LPA,” ujar David politikus Partai Hanura itu.

LPA hadir diruang Komisi I DPRD Mamasa dipimpin langsung Ketua LPA Cabang Mamasa, Firman Taufiq beserta pengurus LPA Cabang Mamasa lainnya, menyampaikan, bahwa setelah pasal demi pasal dalam Perda nomor 19 tahun 2014 ini kami bedah, ternyata perda tersebut tidak sepenuhnya memihak kepada masyarakat secara luas.

“Contohnya pada BAB II, pasal 2, sangat jelas di pasal 2 dijelaskan, dengan nama retribusi RPH dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,” paparnya.

Selain di pasal 2, kata Firman, juga merujuk pada pasal 3 jelas tertulis objek retribusi potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa.

“Dari penjelasan pasal 2 dan 3 tersebut oleh LPA menganggap bahwa Perda nomor 19 tahun 2014, dianggap tidak memihak ke masyarakat secara umum, sebab yang dituntut di perda ini hanya kewajiban masyarakat, sementara praktek dilapangan, hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan sesuai perintah perda seakan di sepelekan,” katanya.

Senada Wakil Ketua LPA Cabang Mamasa, Andi Waris Tala menjelaskan, penarikan retribusi selama ini oleh pemda melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tergolong pungutan liar (pungli).

“Penarikan retribusi RPH di pungut di tempat-tempat usaha pemotongan hewan yang tidak mengantongi legalitas atau izin dari Bupati Mamasa,” jelas AWT sapaan akrab Andi Waris Tala.

Menurut dia, doal perizinan terhadap badan usaha yang melakukan pemotongan hewan sangat jelas diatur dalam BAB IV pasal 6, sementara tempat-tempat memungut retribusi atau pajak RPH selama ini dilakukan di tempat-tempat yang tidak mengantongi izin, seperti ditempat hajatan, pengantin, dan di rumah-rumah duka.

“Seharusnya penarikan retribusi ini dilakukan di RPH, sebab RPH sesuai isi dalam Perda 19 tahun 2014, merupakan tempat yang legal sesuai perintah Perda yang dimaksud,” tutur AWT.

Untuk itu, AWT ucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD bersama anggota atas disetujuinya usulan LPA terhadap rencana revisi sebagian pasal dalam perda tersebut.

“Saya berharap, agar Perda 19 tahun 2014 benar-benar diberlakukan sesuai peruntukan perda itu sendiri,” AWT.

Sementara Pelaksanatugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa, Herry Kurniawan mengatakan, apa yang diusulkan LPA merupakan poin-poin penting untuk kemajuan pembangunan Mamasa di sektor PAD.

“Untuk itu, kami akan menyampaikan langsung ke pimpinan (Bupati) tentang usulan LPA hari ini,” kata Herry.

Dirinya juga mengakui apa yang tertulis dalam Perda nomor 19 tahun 2014, sangat kontradiksi dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

“Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada LPA, karena telah mengingatkan segala bentuk kekeliruan yang terjadi,” ujar Herry.

Hadir digiat tersebut, Anggota DPRD Mamasa Jufri Sambomadika, Adrianus dan Jodon, Kabid Pendapatan Uce Van Scoten, Bagian Hukum Setda Mamasa Rudianto. (Anggun/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya