Aksi Kamisan Pontianak Tagih Janji Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM

26 March 2021 03:29
Aksi Kamisan Pontianak Tagih Janji Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM
Aksi Kamisan Pontianak menuntut penyelesain kasus pelanggaran HAM, berlangsung di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan) Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. (Rduy/Trans89.com)
.

PONTIANAK, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Aksi Kamisan Pontianak diimpin Arifin Jimmy aksi damai menuntut penyelesain kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), berlangsung di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan) Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (25/3/2021).

Orasi Arifin Jimmy mengatakan, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa, begitu kata Milan Kundera dalam bab pertama di novel berjudul Kitab Lupa dan Gelak Tawa.

“Banyak dari kita yang setelah mendapatkan jabatan, posisi dan kekuasaan, lupa pada nilai-nilai, amanah dan janji kepada rakyat, terkhusus pada pemimpin di negeri ini, baik dari pusat hingga daerah,” kata Arifin.

Menurut dia, Jokowi yang telah mengemban jabatan Presiden dalam periode keduanya, seakan lupa janjinya yang akan menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
“Hari atas kebenaran mengenai pelanggaran HAM Berat dan martabat korban yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, menjadi suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan Jokowi terhadap keluarga dan korban saat menyusun rencana Peraturan Presiden (PP) tentang Unit Kerja Presiden untuk penanganan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial,” tutur Arifin.

Ia menjelaskan, keberadaan PP ini akan menegaskan peran pelaku, hal yang selama ini menjadi tuntutan pegiat HAM agar pelaku dapat diadili dalam ranah pidana lewat mekanisme Undang-undang (UU) nomor 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM.

“Hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama pada kasus HAM berat di Indonesia, dan akan menjadi efek jera di masa mendatang serta menciptakan kondisi penghormatan nilai-nilai HAM di kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga bernegara,” jelas Arifin.

Dirinya menjelaskan, selain itu, Hari Hutan dan Air Internasional yang diperingati berturut-turut pada tanggal 21 dan 23 Maret di seluruh dunia, Indonesia bahkan Kalimantan Barat, seharusnya menjadi alarm bagi kita akan kondisi lingkungan di daerah kita, bagaimana keadaan hutan dan air itu kini.

“Berkurangnya luasan hutan di Indonesia, terkhusus Kalimantan Barat akibat ekspansi modal dalam bentuk perkebunan dan pertambangan. Ekspansi ini berakibat tercemarnya bahkan hilangnya sumber air tersebut,” jelas Arifin.

Arifin mengungkapkan, di Kalbar, tepatnya di Desa Penyelimau, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, masyarakat komunitas Pompang menolak ancaman yang akan merusak ‘rimba terakhir’ dan Bukit Tunggal yang menjadi sumber penghidupan mereka akan listrik, air dan sumber ekonomi lainnya.

“Bukit Tunggal berada dikelilingi industri ekstraktif dan kini terancam keberadaannya akibat rencana pertambangan bauksit yang akan menargetkan bukit dan hutan primer yang mereka miliki,” ungkapnya.

Selain itu, kata Arifin, lewat turunan UU Omnibus Law yaitu PP nomor 22 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengeluarkan limbah sawit, batubara dan beberapa limbah berbahaya lainnya dari daftar Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), mengancam kehidupan masyarakat Kalbar.

“Ini menjadi pengkhianatan terbesar bagi masyarakat, karena mengancam HAM masyarakat akan lingkungan yang sehat,” katanya.

Arifin menyatakan, sebelumnya pada pada tanggal 21 Maret peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial, tercoreng dengan rasisme yang dialami pesepakbola asal Papua, Patrich Wanggai, dan hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama dalam memerangi rasisme di negeri sendiri.

“Rasisme adalah bentuk kedangkalan dalam berpikir dan peninggalan kolonial yang masih tertanam dalam pikiran orang-orang bahkan pejabat di Indonesia,” ujar Arifin.

Ia menyebutkan, kita melihat bagaimana kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya pada Agustus 2019 lalu dan baru-baru ini, kita melihat Kapolres Malang menginstruksikan tembak kepada aksi mahasiswa Papua, dengan dalih ‘darah kalian halal’.

“Tindakan rasisme ini sepatutnya kita kecam karena mencoreng kemanusiaan kita, kemanusiaan yang tercantum dalam pembukaan konstitusi negeri ini. Bicara Papua, tewasnya Demianus Magai pada 21 Maret 2021, akibat diduga tembakan oleh oknum aparat TNI menambah daftar kematian warga sipil dalam siklus kekerasan di tanah Papua,” sebut Arifin.

Sebelumnya, kata Arifin, ada Pdt Yeremia Zanambani, Janius Bagau, Soni Bagau, dan Yustinus Bagau yang mati di tangan oknum aparat keamanan Indonesia.

“Pendekatan militeristik dengan pengiriman aparat keamanan ke Papua hanya menambah panjang kekerasan yang terjadi dan semakin memburuknya kondisi HAM di tanah Papua,” katanya.

Arifin juga menyampaikan, kasus intimidasi oleh oknum aparat dan ormas terhadap warga Pancoran di Jakarta yang terjadi 18 Maret 2021, menjadi preseden buruk negeri dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan.

“Sejumlah warga mendapatkan luka-luka saat terjadi penyerangan yang dilakukan oknum ormas, dan diiringi penembakan gas air mata oleh oknum aparat kepolisian. Hal yang terjadi pada warga Pancoran yang mempertahankan hak mereka, disebut sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diucapkan oleh pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora,” paparnya.

Menurutnya, sambung Arifin, hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 kovenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya tentang hak atas tempat tinggal yang layak.

“Bungkamnya pemerintah dan turutnya oknum aparat dalam konflik lahan yang berujung kekerasan, melanggengkan kekerasan dan persoalan HAM di Indonesia,” terang Arifin.

Berdasarkan penjelasan di atas, kata Arifin, kami dari Aksi Kamisan Pontianak menyatakan sikap, cabut UU nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja serta peraturan turunan dari UU tersebut yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada rakyat.

“Menagih janji presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia lewat pengadilan HAM,” katanya

Ia mendukung penolakan masuknya perusahaan tambang PT MAS yang mengancam Bukit Tunggal dan kehidupan masyarakat sekitarnya.

“Menuntut Jokowi agar segera menghentikan praktik kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua serta tarik semua militer di tanah Papua,” terang Arifin.

Lanjut Arifin mengecam tindakan dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap warga Pancoran, Jakarta Selatan.

“Menuntut pemerintah baik pusat dan daerah agar melindungi dan menyelesaikan konflik tetorial dan agraria yang menggerogoti dan merugikan lahan masyarakat di seluruh Indonesia,” imbuhnya. (Rudy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya