Hoax, Pengakuan Seorang Jaksa Menerima Suap Kasus Sidang HRS

21 March 2021 03:07
Hoax, Pengakuan Seorang Jaksa Menerima Suap Kasus Sidang HRS
Ilustrasi. (IST)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) menyampaikan penjelasan atau klarifikasi tentang beredarnya video di media sosial (medsos) seperti facebook, twitter, instagram dan youtube dengan narasi, terbongkar pengakuan seorang Jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Risieq Sihab. Innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia.

Kasus itu yang mengkaitkan dengan penjelasan Yulianto selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media tahun 2016 lalu.

Terkait beredarnya video tersebut, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezen Simanjuntak menyatakan video penangkapan seorang oknum Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, dan bukan merupakan pengakuan Jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab (HRS).

“Bahwa penangkapan oknum Jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penjualan tanah kas desa di Desa Kali Mok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,” ujar Leonard dalam siaran persnya, Sabtu (20/3/2021).

Menurut dia, pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut, adalah Yulianto yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan,” tutur Leonard.

Berdasarkan hal tersebut, Kapuspenkum Kejaksaaan Agung menegaskan, informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax.

“Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini,” tegas Leonard.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada, karena perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya pasal 45A ayat (1).

“Bunyi pasal tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar,” imbuhnya. (Husni/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya