Terkait HGU PT SKE, LSM Gerak NTB Bersama Petani Datangi DPRD Lotim

17 March 2021 22:25
Terkait HGU PT SKE, LSM Gerak NTB Bersama Petani Datangi DPRD Lotim
DPRD Kabupaten Lombok Timur terima aspirasi LSM Gerak NTB dan petani Sembalun terkait HGU PT SKE di kantor DPRD Jalan Tgh Zainudin Abdul Majid, Selong, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat. (Bayua A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terima aspirasi LSM Gerakan Rakyat (Gerak) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan petani Sembalun dipimpin Arsa Ali Umar terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) di wilyah Kecamatan Sembalun.

Aspirasi LSM Geak NTB diterima Ketua Komisi I DPRD Lotim Mualani didampingi Wakil Ketua Komisi I Saifurruhardi, Sekertaris Komisi I Rupnih, dihadiri Kabag Hukum Setdakab Lotim Lalu Lukman, Camat Sembalun Mertawi, Kabid PMPTSP Lotim Hambali Kepala Desa Sembalun M Idris, Ketua Gerak NTB Arsa Ali Umar dan perwakilan petani Agra  Budi Irawan, berlangsung di kantor DPRD Jaln Tgh Zainudin Abdul Majid, Selong, Kabupaten Lotim, NTB, Selasa (16/3/2021).

Ketua Komisi I DPRD Lotim, Mualani mengatakan, silahkan kepada Gerak NTB dan masyarakat mengungkapkan unek-uneknya supaya bisa kita diskusikan bersama.

Ketua Gerak NTB, Arsya Ali Umar menyatakan, terkait dengan tanah 272 hektar (ha) yang akan dijadikan HGU oleh PT SKE sudah diladang oleh masyarakat sekitar selama sekitar 30 tahun.

“Semoga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat bersikap tegas, karena ada informasi dari 270 ha ternyata diduga ada iming-iming dari perusahaan akan memberikan kepada pemda (Lotim) sebesar 50 ha jika HGU dapat dikeluarkan,” ujar Arsya.

Ia mengingatkan prinsip investasi adalah untuk mensejahterakan rakyat.

“Ada dampak-dampak yang sangat fatal jika HGU itu dikeluarkan karena masyarakat menggarap di wilayah itu,” terang Arsya.

Tokoh masyarakat petani Sembalun, Suwandi mengatakan, pihaknya yang merekrut petani yang ada di Sembalun Lawang, itu dulu tanahnya Ibu Tien (istri Soeharto) dan sudah di garap oleh orang tua-tua kita.

“Pada tahun 1989 dibebaskan pemerintah untuk PT SKE yang ditanami bawang putih namun kemudian ditinggalkan,” kata Suwandi.

Dirinya menjelaskan, sejak tahun 1986, masyarakat sampai saat ini masih meladang. Dari 270 ha, 183,15 ha sudah dijual SKE ke PT Sampurna Agro. Setelah PT SKE memberikan kepada PT Sampurna Agro dan sekarang PT Agrindo Nusantara.

“Kami pilih masyarakat Sembalun yang tidak punya tanah dan hanya menggarap tanah disitu, sehingga jika tidak bisa menggarap kembali, maka masyarakat tidak bisa apa-apa,” jelas Suwandi.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lotim, Lalu Lukman mengatakan, bagi masyarakat yang sedang mempertanyakan haknya kami ucapkan terimakasih.

“Masalah HGU ini sudah sangat lama, karena pihaknya ditahun 2002 hingga 2008 pernah di Sembalun. Kalau bapak bilang tadi 183 ha sudah berserifikat HGU dan sisanya belum, maka betul jika yang tercatat di BPN segitu. Sisanya 270 ha belum bersertifikat HGU,” kata Lukman.

Menurut dia, pemda agak sulit menyelesaikan, karena tidak mempunyai kewenangan penerbitan HGU, dimana diatas 25 ha penerbitan wewenang Kanwil BPN Provinsi NTB.

“Sudah ada tim dari pemda untuk menyelesaikan masalah itu dengan melibatkan stakholder terkait, namun sampai saat ini belum menemui kata sepakat,” tutur Lukman.

Ia menyebutkan, ada 3 opsi yang dilahirkan dari tim itu, pertama, masyarakat ingin 270 ha, semuanya diserahkan kepada masyarakat, namun ada fakta hukum bahwa di BPN ada akta jual beli dari masyarakat ke PT SKE, sehingga tidak bisa dilakukan, namun belum diajukan sertifikat HGU, kedua, dari 270 ha, 120 masyarakat dan 150 PT SKE, ketiga, dibalik masyarakat 150 PT SKE 120.

“Opsi itu sudah dimajukan ke BPN untuk mencari solusi, karena kalau berbicara hukum jelas masyarakat kalah. Dan saat semua opsi itu diserahkan ke BPN, karena BPN yang berwenang. Semua ini dilakukan supaya ada win-win solution,” sebut Lukman.

Tanggapan Mualani, kami Komisi I sudah ke BPN Provinsi NTB dan tinggal ke Dirjen Pusat (KLHK) saja membicarakan hal tersebut.

“Hal itu tak lain supaya ada solusi permasalahan tersebut,” terang Mualani.

Camat Sembalun, Mertawi mengatakan, pihaknya pernah rapat dan mendapatkan kronologis seperti apa, dan tidak jauh dari penyampaian Kabag Hukum, dimana dari hasil analisis para ahli hukum dan para teman-teman di Sembalun bagaimana solusi yang akan ditempuh.

“Lebih baik akan dilakukan pendekatan win-win solution dan mengesampingkan hukum demi tercapai kesepakatan bersama. Dengan win-win solution itu nanti masyarakat akan mendapat legalitas sertifikat supaya lebih aman jika masyarakat menggarap,” katanya.

Kepala Desa Sembalum, M Idris mengatakan, kita sudah pernah hearing beberapa kali terkait hal itu, dimana masalah utamanya adalah HGU dan tanah terlantar.

“Namun saat ini yang dibicarakan yaitu masalah jual beli antara PT SKE dengan masyarakat. Pernah PT SKE  meminta masyarakat untuk meninggalkan tanah itu,” katanya.

Perwakilan BPN Lotim, Panji mengatakan, pihaknya belum mengetahui dengan jelas permasalahan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak BPN Propinsi NTB.

“Kami mohon maaaf karena Kepala BPN Lotim sedang ada kegiatan di Mataram,” katanya.

Anggota DPRD Lotim, Rupni mengatakan, pihaknya sudah mencari tahu kepada BPN Provinsi NTB secara resmi, dan para anggota DPRD Lotim juga sudah menandatangani surat dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“DPRD juga mendapat informasi bahwa 270 har yang digarap oleh masyarakat Sembalun ternyata hanya dikelola tidak lebih dari 300 kepala keluarga (KK), sehingga ada petani yang menguasai sampai 2 ha dan itu mengganggu petani lain,” katanya.

Perwakilan Dinas Perijinan Lotim, Hambali mengungkapkan, saat ini ada peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, tentang NIB (nomor induk berusaha).

“Semua izin harus ada rekomendasi dari desa dan camat, sehingga untuk urusan PT SKE belum ada permintaan izin. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk mengurus izin,” ungkapnya.

Kabag Hukum Lotim, Lalu Lukman mengatakan, PT SKE sudah ada izin sudah lama, sehingga izin itu tetap berlaku.

“Bukan wewenang Dinas Perizinan untuk menerbitkan HGU, namun wewenang BPN,” katanya.

Pimpinan Aliansi Petani Sembalun, Ruspino mengatakan, PT SKE datang tahun 1987, dan saat ini izin HGU sudah selesai, namun pada November 2020, PT SKE melayangkan izin perpanjangan HGU ke BPN Propinsi NTB.

“Dipisahkan 50 hae untuk KSPN sehingga sisa 40 ha untuk 900 KK, jika dibagi rata maka 1 petani hanya mendapat sekitar 3 are, padahal dengan hanya tanah 3 are susah untuk dijadikan lahan pertanian,” katanya.

Tanggapan Ketua Komisi I DPRD Lotim, MUalani menyampaikan pemerintah sudah membuat tim dan memberikan opsi seperti yang sudah diberikan tadi. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya