Sejumlah Proyek Diduga Rugikan Negara di Mamasa, LPA Laporkan Ke Kejari

16 March 2021 22:34
Sejumlah Proyek Diduga Rugikan Negara di Mamasa, LPA Laporkan Ke Kejari
LPA Mamasa saat melaporkan sejumlah proyek diduga rugikan negara di kantor Kejari Mamasa, Sulawesi Barat. (Andi Waris Tala/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA) Cabang Mamasa menyambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (16/03/21).

Pengurus LPA yang dipimpin langsung Ketua LPA Cabang Mamasa, Firman diterima Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Mamasa, Andi Darman.

Kepada Kasi Intel Kejari Mamasa, Ketua LPA Mamasa Firman didampingi Sekertaris Umum (Sekum) Muhlis, Sekertaris Cabang (Sekcab) Onat Lewi, Wakil Ketua I Dani Malia, Wakil Ketua II Andi Waris Tala, serta Pengawas LPA Herman Tolabi menyerahkan sejumlah data dan fakta lapangan terhadap sejumlah proyek yang diduga merugikan masyarakat Kabupaten Mamasa.

Pasalnya, beberapa proyek di Kabupaten Mamasa dianggap pihak LPA diduga dikerja asal-asalan, sehingga mutu dan kualitas proyek sangat mengecewakan.

Selain proyek yang diduga bermasalah, LPA Mamasa juga melaporkan dugaan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Menurut Ketua LPA Mamasa, Firman mengatakan bahwa hasil audit BPK-RI dalam bentuk temuan dugaan kerugian negara terhadap sejumlah pekerjaan proyek di Kabupaten Mamasa dianggap telah melampaui ambang batas pengembalian kerugian negara berdasarkan rekomendasi yang di Keluarkan BPK-RI.

“Rekomendasi pengembalian dugaan jumlah kerugian negara limit (batas) waktunya hanya 90 hari kerja, terhitung sejak rekomendasi BPK-RI diterima oleh pihak berwenang yakni tim tindak lanjut Pemereintah Daerah (Pemda) Mamasa,” kata Firman.

Ia mengungkapkan, pemberian jangaka waktu pengembalian kerugian negara jelas diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2016, tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri sipil (PNS) bukan bendahara atau pejabat lain.

“Sehingga terhadap beberapa temuan dugaan kerugian negara Oleh BPK-RI yang di laporkan LPA Mamasa ini merupakan hal yang tidak bisa tolerir Lagi,” ungkap Firman.

Dirinya menyatakan, adapun dugaan kerugian negara terhadap sejumlah proyek, LPA belum bisa membeberkan ke publik tentang item yang di laporkan di Kejari Mamas.

“Selain item Laporan belum bisa kami beberkan, nama perusahaan serta tahun ditemukannya dugaan kerugian negara oleh BPK-RI juga belum bisa dibeberkan LPA. Proses ini kita serahkan saja ke pihak Kejari Mamasa,” ujar Firman.

Menanggapi laporan LPA Mamasa, Kasi Intel Kejari Mamasa Andi Darman membenarkan adanya sejumlah dugaan kerugian negara yang dilaporkan LPA Mamasa.

“Mengenai tindaklanjut laporan LPA Mamasa, kami pihak Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar tidak salah dalam mengambil keputusan hukum,” terang Darman.

Lanjut Darman, kami pasti tindaklanjuti laporan rekan-rekan LSM, Ormas khususnya laporan LPA yang masuk hari ini.

“Tunggu saja, jika laporan LPA Mamasa benar-benar memenuhi unsur dengan bukti-bukti yang cukup, kami pasti lanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai mekanisme,” imbuhnya. (AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya