Aliansi Masyarakat Peduli Petani dan Buruh Tani Polman Desak Stabilkan Harga Gabah

11 March 2021 08:39
Aliansi Masyarakat Peduli Petani dan Buruh Tani Polman Desak Stabilkan Harga Gabah
Aliansi Masyarakat Peduli Petani dan Buruh Tani Polman unjuk rasa dengan tuntutan naikkan harga gabah, berlangsung depan kantor bupati Jalan Manunggal dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. (Atjo Mappinawang/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani dan Buruh Tani Polman unjuk rasa dengan tuntutan naikkan harga gabah (padi) dan sejahterakan petani.

Aksi dipimpin Asdi Aslam berlangsung depan kantor bupati Jalan Manunggal dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (10/3/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, sejahterakan petan, petani adalah pejuang kehidupan. Negara dan pemda harus berpihak kepada petani, serta stabilkan harga gabah. Aliansi Masyarakat Polman, petani menggugat stabilkan harga gabah.

Orasi Asdi Aslam mengatakan, terkait polemik penjualan dan pembelian harga gabah dan beras di daerah Polewali Mandar, ada indikas bahwa tata kelola yang tidak sehat dalam proses pembelian gabah di Polman.

“Tata kelola dipicu oleh kelakuan oknum tengkulak yang bebas memainkan harga dan telah memanipulasi timbangan gabah, ini tentu akan sangat merugikan para petani,” kata Asdi.

Menurut dia, kondisi permainan semacam ini sampai sekarang belum ada ketegasan dari pihak pemerintah.

“Sementara Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Polman telah membentuk forum rembuk untuk melahirkan kesepakatan bersama sebagai acuan transaksi pembelian dan penjualan gabah di tingkat petani,” tutur Asdi.

Ia menyatakan, forum rembuk atau tudang sipulung (duduk bersama) tersebut menghadirkan berbagai pihak di lokasi penggilingan UD Nurmadinah di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman pada hari Selasa 2 Februari 2021.

“Hadir diacara rembuk itu, Wakil Bupati Polman M Natsir Rahmat dan Ketua Perpadi Hamzah Syamsudin, serta Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin,” ujar Asdi.

Dirinya mengungkapkan, guna membahas keresahan yang dialami petani Polman dengan adanya potongan 10 sampai 15 kilogram (kg), dengan adanya masalah tersebut diharapkan kedepannya jual beli gabah dan beras antara petani harusnya saling menguntungkan.

“Berkenaan dengan masalah tersebut dan hasil invetigasi di lapangan terhadap rentetan kejadian berdasarkan fakta yang akan merugikan para petani khususnya di Polman, maka kami Aliansi Masyarakat Peduli Petani dan Buruh Tani Polman menuntut agar pemda peduli akan masa depan para petani Polman,” ungkapnya.

Lima orang perwakilan massa aksi diterima Asisten II Pemkab Polman, Sukirman Saleh dan Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin. Sementara Kelima perwakilan massa yakni Asdi Aslam, Wahyudi, Ridwan, Wahidin dan Agustinus.

Penyampaian Asdi mengatakan, penggunaan timbangan atau neraca yang kondisi baru atau baik dan telah dikalibrasi atau di tera ulang pada Disperindag dan UKM yang dalam hal ini oleh UPTD Metrology legal atau pihak yang berwenang dalam kondisi normal.

“Sesuai masa tera atau uji kelayakan ulang yang berlaku dengan ditandai dengan adanya segel resmi pada timbangan tersebut,” kata Asdi.

Asdi menjelaskan, timbangan menunjukkan jarum timbangan di angka nol (0) pada saat dilakukan penimbangan gabah di lapangan, dan untuk pemotongan berat gabah saat penimbangan gabah petani hanya diperbolehkan maksimal hanya 2 kg/karung.

“Harga gabah terendah dalam kondisi apapun sebesar Rp4.600/kg, apabila ditemukan gabah petani yang dianggap kurang baik mutunya dalam transaksi jual beli gabah, maka pemotongan berat gabah diharapkan tetap maksimal 2 kg,” jelasnya.

Ia menyebutkan, harga gabah harus disesuaikan dengan mutu dan kualitas yang disepakati antara para pembeli dengan petani yang tidak keluar dari harga minimum, dimana ketentuan tentang mutu gabah standard kualitas berdasarkan kondisi fisik gabah secara visual dan diperiksa atau telah dianalisa oleh pembeli.

“Apabila ditemukan adanya penyelewengan dalam transaksi jual beli gabah atau penyalahgunaan timbangan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka masalah itu diserahkan dan dilaporkan kepada pihak berwajib serta dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku,” sebut Asdi.

Kata Asdi, pengurus kelompok tani agar memfasilitasi penjualan gabah hasil produksi anggota kelompok masing-masing, termasuk alat timbangan yang sudah di tera oleh dinas terkait.

“Apa bila gabah petani tidak diambil oleh pedagang/pengepul, maka pemerintah daerah wajib mengambil gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan,” katanya.

Masih Asdi, menginjinkan pembeli dari luar Kabupaten Polman untuk bisa membeli gabah dari petani di Kabupaten Polman, dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilarang melakukan penimbangan gabah hingga malam hari.

“Jika tetap akan dilaksanakan dilakuan penimbangan malam hari, pihak petani harus menyaksikan atau didampingi oleh pihak desa ataupun kelurahan,” urai Asdi.

Tanggapan Asisten II Pemkab Polman, Sukirman Saleh menyampaikan, permasalahan timbangan yang telah di tera namun tentunya aparat desa ataupun instansi yang terkait akan selalu melakukan pemantauan mengenai masalah timbangan ini.

“Apabila nantinya ditemukan ada yang menyalahi aturan tentang timbangan, baik yang belum di tera ataupun sudah kadaluarsa, silahkan dilaporkan dan tentunya pihak terkait dalam ahal ini Pemda Polman akan langsung menindaklanjuti,” paparnya.

Ia menyatakan, pemotongan tetap akan dilaksanakan sebanyak 2 kg, tetapi jika dalam transaksi tersebut ke dua belah pihak antara penjual dengan pembeli sama-sama menerima dan sepakat bila pemotongannya lebih dari 2 kg, berarti itu juga sah saja menurut aturan jual beli.

“Harga gabah melalui pemerintah ditetapkan sekitar Rp4.200/kg, harga tersebut merupakan acuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI, termasuk juga masalah potongan sebanyak 2 kg,” ujar Sukirman.

Menurut dia, apabila nantinya harga gabah tidak sesuai atau dibawah dari harga yang telah ditetapkan dalam Permendag, maka nantinya Bulog akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pembelian gabah ke para petani sesuai harga yang telah ditetapkan.

“Satgas Bulog akan membeli sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah, jika pemda harus membeli dengan harga lebih dari Rp4.200/kg, itu di luar kewenangan pemda, karena pemda menyesuaikan aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag, karena bila dilakukan berarti pemda menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” tutur Sukirman.

Lanjut Sukirman, apabila terjadi kesepakatan jual beli, antara pembeli dan penjual atas kesepakatan bersama, tentunya pihak pemda tidak dapat mengintervensi hal tersebut, karena dalam jual beli antara pedagang dan penjual itu sah bila telah bersepakat.

“Masalah pembeli dari luar Kabupaten Polman boleh saja dan pemda sepakat, namun kita juga harus berhati-hati. Termasuk masalah penimbangan pada saat malam hari, tentunya kita sepakat harus adanya pendampingan dari TNI/Polri atau pihak yang telah disetujui untuk melaksanakan pengawasan,” imbuhnya.

Setelah forum mediasi ini, Pemda Polman akan membentuk Satgas Penanganan Proses Jual Beli Gabah dan membahas masukan dari massa aksi.

Selanjutnya massa aksi menuju Kantor DPRD Polman dan diterima langsung Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud dan Ketua Komisi II DPRD Polman Rahmadi Anwar.

Dari hasil audensi, DPRD sebagai perwakilan rakyat tidak bisa memutuskan kebijakan secara sepihak. Sehingga dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) tentang permasalahan tersebut, dan tentunya dengan melibatkan alat kelengkapan (alkep) dewan berserta instansi terkait dalam mencari solusi terbaik. (Atjo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya