PMM Aksi di Kantor BPBD, Gubernur dan Polda Sumbar Terkait Dana Covid-19

10 March 2021 06:57
PMM Aksi di Kantor BPBD, Gubernur dan Polda Sumbar Terkait Dana Covid-19
Pergerakan Milenial Minang unjuk rasa terkait adanya temuan BPK RI dana Covid-19, berlangsung di kantor BPBD, kantor Gubernur dan kantor Polda Sumbar Jalan Jenderal Sudirman, Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang. (Rizaldi/Trans89.com)
.

PADANG, TRANS89.COM – Puluhan massa dari Pergerakan Milenial Minang (PMM) unjuk rasa terkait adanya temuan BPK RI yang meyebabkan terjadi adanya dugaan praktek korupsi dana Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Aksi dipimpin Fikri Naldi berlangsung di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, kantor Gubernur Sumbar dan kantor Polda Sumbar Jalan Jenderal Sudirman, Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang, Sumbar, Senin (8/3/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, KPK mampir ke Sumbar dong, usut tuntas maling uang rakyat, Polda jangan tutup mata, aliansi intelektual lintas organisasi kepemudaan, usut tuntas temuan BPK RI, tak ada kata damai pada praktek korupsi, Pak Gubernur tolong kawal, hukum mati koruptor.

Orasi Fikri Naldi depan kantor Gubernur Sumbar, menilai Kepala BPBD Sumbar gagal menjalankan tugasnya dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan tentang penanganan Covid-19 di Sumbar, karena terbukti adanya temuan laporan hasil pemeriksan (LHP) BPK tentang dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19.

“Kami meminta kepada Gubernur Sumbar untuk menuntaskan dugaan praktek korupsi dana Covid-19 di Sumbar. Penjarakan maling uang rakyat yang diduga di korupsi melalui dana Covid-19,” terang Fikri.

Ia menjelaskan, di masa pandemi ini membuat masyarakat hilang mata pencaharian, namun masih ada oknum yang melakukan praktek korupsi, dan pemerintah harus bertanggung jawab dengan keadaan yang terjadi pada saat ini.

“Kami meminta kepada KPK untuk turun ke Sumbar menuntaskan permasalahan korupsi dan meminta Gubernur Sumbar untuk datang menemui kami,” jelas Fikri.

Fikri meminta agara mencopot Kepala BPPD Sumbar, karena tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan amanah.

“Kami sudah tidak percaya dengan panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk, karena tidak bekerja maksimal. Kembalikan uang rakyat yang diduga sudah dikorupsi oleh oknum pejabat Provinsi Sumbar,” pintanya.

Sementara depan Polda Sumbar, Fikri meminta kepada Kapolda untuk menemui massa aksi agar mendengarkan aspirasinya.

“Kami meminta Kapolda Sumbar sebagai aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini (dana Covid-19),” pinta Fikri.

Menurut dia, kami sudah tidak percaya dengan pansus (DPRD) yang dibentuk, karena tidak mampu bekerja dengan baik.

“Kalau aksi kali ini tidak ditindaklanjuti, maka kami berencana akan melaksanakan kembali aksi. Kami akan menyurati KPK untuk menuntaskan kasus ini, karena menganggap Polda Sumbar tidak mampu menyelesaikannya,” tutur Fikri.

Massa aksi kemudian membakar ban bekas depan kantor Polda Sumbar, merupakan wujud kekecewaan terhadap Kapolda Sumbar yang tidak menemui massa aksi.

Selama melakukan aksi unjukrasa di kantor Gubernur Sumbar, Polda Sumbar dan BPBD Sumbar, tidak ada satupun pejabat terkait menemui para pengunjukrasa dan membubarkan diri. (Rizaldi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya