Aliansi Komite Mahasiswa Yogyakarta Aksi di Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga, Ini Tuntutannya

08 March 2021 03:05
Aliansi Komite Mahasiswa Yogyakarta Aksi di Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga, Ini Tuntutannya
Aliansi Komite Mahasiswa Yogyakarta unjuk rasa berlangsung di pertigaan Jalan Revolusi UIN Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adi Sucipto, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. (Hamka/Trans89.com)
.

SLEMAN, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Komite Mahasiswa Yogyakarta unjuk rasa mengangkat isu, ‘wujudkan pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan’, dan diantara peserta aksi terdapat 10 orang mahasiswa Papua.

Aksi dipimpin Wahyu mahasiswa Widya Mataram Yogyakarta, berlangsung di pertigaan Jalan Revolusi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adi Sucipto, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sabtu (6/3/2020).

Peserta massa aksi dari Aliansi Komite Mahasiswa Yogyakarta tergabung dari UIN Sunan Kalijaga, Universitas Proklamasi 45, Universitas Amikom, Universitas KH Ahmad Dahlan, Universitas Sarjanawiyata, Universitas Widya Mataram, dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta bervisi kerakyatan.

Sementara poster bertuliskan, UKT mencekik, orang tua menjerit. Libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus. Berikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Tolak Otsus jilid II. Cabut Pergub DIY. Transparansi dana mahasiswa. Cabut UU Cipta Kerja. Sahkan RUU PKS dan wujudkan pendidikan gratis.

Orasi Wahyu mengatakan, tepat 1 tahun Covid-19 mewabah di Indonesia, pandemi tentu berdampak pada sektor sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan.

“Namun buruknya penanganan pandemi oleh pemerintah menunjukkan ketidak mampuan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Indonesia. Salah satu sarana yang paling penting adalah akses pendidikan yang layak untuk perlu diselenggarakan secara optimal,” kata Wahyu.

Menurut dia, tumpang tindihnya kebijakan mengindikasikan buruknya pengelolaan di era Jokowi-Ma’ruf Amin yang tidak mementingkan hajat hidup rakyat Indonesia.

“Seluruh instansi pendidikan di berbagai tingkatan melakukan aktivitas belajar mengajar melalui sistem serba daring (online) dengan dalih meminimalisir penyebaran virus dan menunggu vaksin atau obat yang dapat melumpuhkan virus corona,” tutur Wahyu.

Ia menyatakan, praktek tersebut memicu munculnya banyak masalah, seperti tidak adanya penyesuaian biaya pendidikan baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta hingga pembelajaran yang asal dilaksanakan tanpa memperhatikan indikator capaian pendidikan.

“Pengelolaan instansi pendidikan yang menggunakan sistem pengelolaan layaknya perusahaan, mengakibatkan banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan studinya karena tidak memiliki biaya atau tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti proses pembelajaran,” ujar Wahyu.

Dirinya menjelaskan, gejolakpun tak terelakkan pasti terjadi, sehingga serangkaian aksi demonstrasi di kampus, jalanan, maupun daring berlangsung hampir satu tahun seiring usia covid-19 ditetapkan sebagai pandemi.

“Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di berbagai sektor menjadi konsekuensi yang diambil oleh beberapa perusahaan perbaikan sektor ekonomi dengan uji coba pembatasan aktivitas tak menuai hasil, dan tidak menurunkan angka yang dinyatakan positif covid-19 hingga korban meninggal,” jelas Wahyu.

Kata Wahyu, pemerintah masih tidak mengakui kegagalan uji coba dengan berbagai aturan yang ternyata digunakan untuk membungkam rakyat untuk menyampaikan protes dimanapun, disisi lain, aktivitas tambang yang justru menyengsarakan rakyat tetap dipaksakan beroperasi bahkan mendapat legitimasi hukum dengan disahkannya Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang cacat administrasi dan subtansi.

“Di tanah Papua, pendekatan militer yang digunakan diduga semakin banyak memakan korban jiwa, dan terus-menerus menekan gerakan yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya.

Wahyu mengungkapkan, kriminalisasi juga dilakukan oleh rezim yang rasis dengan dalih kepentingan NKRI harga mati yang tidak memerhatikan nasib rakyat yang menjadi korban keamanan, terutama terhadap perempuan dan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual tidak terjamin dengan tidak kunjung disahkannya RUU PKS.

“Aturan yang dinilai rakyat sangat penting ternyata tidak dianggap sepenting UU Cipta Kerja oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari pembahasan dan pengesahan yang dalam waktu sangat singkat dan suara rakyat dengan serangkaian aksi demonstrasi dari tahun 2019 dengan tajuk reformasi dikorupsi hingga 2020 dengan gagalkan omnibus law dibalas dengan represif aparat, kriminalisasi terhadap kawan-kawan yang turun ke jalan,” ungkapnya. (Hamka/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya