Komite Kamisan Malang Raya Suarakan Warga Kampung Betek

06 March 2021 02:12
Komite Kamisan Malang Raya Suarakan Warga Kampung Betek
Komite Kamisan Malang Raya unjuk rasa depan Balaikota Jalan Tugu, Kota Malang, Jawa Timur. (Adhitya Wijaya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Sejumlah massa mengatasnamakan dirinya Komite Kamisan Malang Raya dipimpin Rifki unjuk rasa mengangkat isu, pelanggaran hak asasi manusai (HAM) masa lalu tak kunjung diselesaikan negara dan perampasan hak hidup warga Betek, berlangsung depan Balaikota Jalan Tugu, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (4/3/2021).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Aksi Kamisan Malang hapus impunitas, hidup korban, jangan diam, lawan, adili pelaku pelanggaran HAM. Bangun RS kok malah bikin sakit. Hentikan pembangunan RS BRI di wilayah Betek mbangun rino wingi, Sam Sutiaji umak nendi.

Selanjutnya bertuliskan, pingin turu ae uangel, BRI Medika bikin merana, hak asasi manusia, kerjo kok koyok maling ora nuwun sewu, pembangunan ekstrim warga sehat dijamin sakit, warga raiso turu cok, solidaritas Betek melawan, ora isi delok ikatan cinta TV-ku butek cok.

Orasi Rifki mengatakan, suara bising masih terdengar di pemukiman warga Kampung Betek dan bersumber dari pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) BRI Medika.

“RS tersebut milik PT Mandala Bhakti Husada (MBH) yang merupakan perusahaan milik Yayasan Pensiunan Pegawai (YPP) BRI,” kata Rifki.

Menurut dia, pembangunan masih menuai banyak kecaman dari pihak masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. Dan Proyek tersebut digarap oleh dua PT, yaitu PT Beringin Karya Sejahtera (BKS) dan PT Wijaya Karya Bangunan (WKB).

“RSU BRI Medika dinilai memiliki banyak kecacatan, mulai dari informasi dan izin. Dari pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Solidaritas Betek Melawan, disebutkan bahwa PT MBH tidak menaati Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memiliki cacat secara prosedural,” tutur Rifki.

Ia menyebutkan, di surat investigasi yang diterbitkan Solidaritas Betek Melawan (SBM), menyebut pembongkaran dan pengubahan yang dilakukan pada proyek tersebut saat Januari merupakan tindakan ilegal jika didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2005.

“Pada PP tersebut, dijabarkan bahwa untuk melakukan pengubahan dan pembangunan pada gedung harus mendapat izin telebih dahulu oleh pemerintah,” sebut Rifki.

Dirinya menjelaskan, selain masalah peraturan, ada permasalahan dari aspek komunikasi dan informasi yang dikeluhkan warga.

“Salah satunya berasal dari musyawarah yang membahas tentang dampak lingkungan sebelum pembangunan, termasuk informasi tentang teknis pembangunan juga tidak sampai pada masyarakat Betek,” jelas Rifki.

Rifki menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk cabut izin lingkungan yang juga sekaligus izin pembangunan proyek RSU BRI Medika Malang, karena telah cacat secara formil atau prosedural sejak pembongkaran dimulai.

“Kami menuntut pimpinan proyek untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tegasnya.

Lanjuty Rifki mendorong Pemkot Malang segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku perampasan ruang hidup dan para pelanggar HAM.

“Mendorong pemerintah pusat untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu sekaligus pelanggaran-pelanggaran HAM yang beberapa masa ini terjadi,” pungkasnya.

Aksi Komite Kamisan Malang Raya ini lakukan aksinya setiap saat hanya di hari Kamis dengan mengangkat isu pelanggaran HAM, baik yang terjadi beberapa tahun silam maupun kejadian yang baru. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya