68% Wilayah Mamasa Masuk Hutan Lindung, Sebahagian Kawasan Pemukiman dan Lahan Pertanian Warga

06 March 2021 01:58
68% Wilayah Mamasa Masuk Hutan Lindung, Sebahagian Kawasan Pemukiman dan Lahan Pertanian Warga
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa, Daud Tandi Arruan. (Andi Waris Tala/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – “Sekira 68% wilayah Kabupaten Mamasa masuk kawasan hutan lindung (HL),” kata Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa, Daud Tandi Arruan merasa prihatin diruang kerjanya di Mamasa, Jumat (5/3/2021).

Menurut dia, masyarakat Kabupaten Mamasa sekitar 60% berprofesi sebagai petani, sehingga angka 68% hutan lindung Kabupaten Mamasa merupakan angka yang sangat signifikan.

“Hal ini membuat tumpang tindih kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sekitar 60%. Lahan pertanian para petani tidak bisa diperluas untuk memicu peningkatan ekonomi masyarakat petani,” tutur Daud.

Bukan itu saja, kata Daud, program kerja Dinas PUPR juga terkendala dengan jumlah kawasan hutan lindung di luar hutan konservasi yang begitu luas.

“Kabupaten Mamasa sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten Mamasa dengan 17 kecamatan serta 168 desa di Kabupaten Mamasa,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mewujudkan impian masyarakat Kabupaten Mamasa merasakan akses jalan yang memadai, pihak Dinas PUPR di Bidang Jalan terkendala dengan luasnya kawasan hutan lindung ini.

“Saat ini Dinas PUPR Mamasa serius menjalankan program pekerjaan pembangunan jalan, namun disisi lain menghindari konsekwensi hukum ketika program pembangunan jalan yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung,” jelas Daud.

Dirinya menyatakan, satu-satunya jalan untuk menjawab kekuatiran tersebut, pihaknya akan merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Mamasa yang telah di dusun beberapa tahun lalu.

“Dengan dilakukannnya revisi RTRW, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa melalui Dinas PUPR dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kembali mengkaji angka 68% hutan lindung diwilayah Kabupaten Mamasa,” ujar Daud.

Daud mengungkapkan, hanya dengan merevisi RTRW Kabupaten Mamasa, kita dapat terbebas dari besar atau luasnya angka hutan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Jika RTRW ini tidak di revisi, maka program pembangunan di Kabupaten Mamasa akan terkendala. Olehnya itu, kita sangat mengharapkan perhatian dari para pengambil kebijakan di Kabupaten Mamasa agar secepatnya RTRW ini dapat di revisi dan terlaksana,” ungkapnya.

Kata Daud, revisi RTRW membutuhkan anggaran yang lumayan besar, sebab revisi RTRW tersebut akan melibatkan para ahli dari Perguruan Tinggi (PT) untuk mengkaji rencana revisi RTRW Kabupaten Mamasa.

“Sekedar diketahui, jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Mamasa yakni 112 ruas jalan dengan panjang sekira 600 kilometer (km). Dari 112 ruas jalan ini, yang masuk kategori jalan rusak parah di wilayah tiga, mencakup 7 kecamatan, wilayah dua dari 5 kecamatan, wilayah satu, 5 kecamatan semuanya masih butuh perhatian serius,” katanya.

Sekali lagi, Daud menyebutkan, untuk mewujudkan program pembangunan jalan secara merata di 17 kecamatan dengan 168 desa dan 10 kelurahan, RTRW Kabupaten Mamasa harus segera di revisi.

“Olehnya itu, sangat diharapkan keseriusan eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa dalam hal dukungan anggaran,” sebutnya.

Lanjut Daud, hal ini tak lain agar Kabupaten Mamasa bebas dari status 68% kawasan hutan lindung, dan masyarakat secara tidak langsung juga akan terbebas dari konsekwensi hukum dalam menjalankan aktivitas mereka selaku petani.

“Tidak dipungkiri, banyak pemukiman penduduk dan area pertanian masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung,” pungkasnya. (AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya