Masyarakat Adat Tiga Kampung Papua Desak KPK Proses Bupati Mimika

04 March 2021 17:15
Masyarakat Adat Tiga Kampung Papua Desak KPK Proses Bupati Mimika
Sejumlah massa dari masyarakat Adat Tiga Kampung Papua sambangi kantor KPK RI Jalan Persada, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari masyarakat Adat Tiga Kampung Papua dipimpin Yafrid sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/3/2021).

Massa dari warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ini langsung masuk di loby kantor KPK RI menuntut tindaklanjut kasus Bupati Mimika terkait dugaan korupsi dana APBD untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Perwakilan masyarakat Adat Tiga Kampung Papua di terima Penyidik KPK, Amir dan Humas KPK RI, Devi.

Yafrid menyampaikan permohonan audiensi dengan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Bupati Mimika terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika.

“Kami menuntut tindak lanjut kasus Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait dugaan korupsi dana APBD pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Dasar hukum yang kami ajukan di audiensi ini, bahwa fakta hukum proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika telah berlangsung dari tahun 2015 hingga 2019, melalui tiga tahap pembangunan,” papar Yafrid.

Menurut dia, pembangunan tahap pertama tahun 2015, total anggaran Rp46.192.000.000 bersumber dari APBD tahun 2015, dimenangkan PT Waringin Megah. Tahap kedua tahun 2016, total anggaran Rp65.646.000.000 bersumber dari APBD tahun 2016, dimenangkan PT Kuala Persada Papua Nusantara. Tahap ketiga tahun 2019, total anggaran Rp47.500.000.000 dimenangkan PT Matuari Waya.

“Total anggaran dalam proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika selama tiga tahap sebesar Rp159.338.000.000,” tutur Yafrid.

Ia mengatakan, KPK telah menetapkan Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika, dan dua orang lainnya yakni Marthen Sawy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah, sebagai tersangka dalam dugaan perkara tipikor dana proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 82 Mimika tahap I tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua.

“Proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika dengan anggaran sebagaimana telah disebutkan tadi, hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 81 tahun 1999, telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor junto (jo) Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUTIP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Yafrid

Yafrid mengungkapkan, hingga saat ini belum dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka sebagaimana telah kami sebutkan.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada KPK untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan perkembangan penanganan dugaan tipikor terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar mengirim surat terbuka kepada KPK. Surat itu terkait catatan Lokataru yang menilai KPK merosot dalam penindakan dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua.

“Hal ini terbukti dari kegesitan KPK dalam menindaklanjuti dan menindak tegas para pelaku korupsi dalam kasus Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang telah bergulir sejak 2018 dan 2020 ini,” kata Haris.

Haris meminta KPK menindaklanjuti dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp21,6 miliar. Menurutnya, dugaan kasus korupsi telah menyeret Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai tersangka, tapi tak kunjung ditangkap oleh KPK.

“Penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak Oktober 2020 dan telah menetapkan Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika Periode 2014-2019. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri menyampaikan bahwa surat perintah penyidikan dugaan korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 tersebut diterbitkan Oktober 2020, tetapi hingga saat ini belum dilakukan penangkapan maupun penahanan terhadap Eltinus Omaleng selaku tersangka,” tutur Haris.

Ia menilai KPK diam dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan serangkaian proses penegakan hukum yang menjerat para pejabat dan pihak swasta.

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK harus dilandasi dengan asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU nomor 19 tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Haris.

Atas tersendatnya penanganan kasus tersebut, Haris Azhar membeberkan sejumlah desakan yang perlu dilakukan KPK, yakni menerapkan asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam kelanjutan proses hukum penyelesaian kasus dugaan korupsi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dengan memberikan perkembangan terbaru terkait kedua kasus tersebut secara terbuka kepada publik.

“Melakukan penangkapan dan proses hukum para tersangka kasus korupsi APBD Gereja Kingmi Miles 32 tanpa terkecuali Eltinus Omaleng, Bupati Mimika. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya