GLAM Desak Kementerian ESDM Periksa PT BHR di Konawe Utara Diduga Tidak Memiliki IPPKH

03 March 2021 01:10
GLAM Desak Kementerian ESDM Periksa PT BHR di Konawe Utara Diduga Tidak Memiliki IPPKH
Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa unjuk rasa depan kantor Kementerian ESDM RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) dipimpin M Risal Abjan unjuk rasa depan kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, mendesak ESDM dan KPK agar memeriksa PT Binanga Hartama Raya yang diduga tidak memiliki izin (IPPKH) yang berlokasi di Desa Mabombo

Orasi M Risal Abjan mengatakan, perusahaan Binanga Hartama Raya (BHR) di duga melakukan ilegal mining yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) secara ilegal.

“PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan,” kata Risla.

Menurut dia, apalagi kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Tanpa melalui pemberian IPKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian Lingkungan,” tutur Risal.

Massa aksi membakar ban bekas, namun segera dipadamkan oleh anggota Ditsabhara Polda metro Jaya (PMJ).

Selain itu, massa aksi membagikan selebaran pres release dan dibacakan Risal, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa Jalan Ampera Raya Cilandak, Jakarta Selatan.

“Perusahaan Binanga Hartama Raya diadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dugaan llegal mining,” ujar Risal.

Dirinya mengungkapkan, perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan HPT secara ilegal. Dan sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki IPPKH.

“IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hal ini sesuai dengan pasal 134 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2009, tentang mineral dan batubara (minerba),” ungkap Risal.

Ia menyebutkan, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah, hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Lebih tegasnya, pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 38 ayat (3) UU nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian IPPKH yang diterbitkan Menteri Kehutanan,” sebut Risal.

Lanjut Risal, IPPKH inipun dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Terkait pelaporan kami, untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,” imbuhnya.

Massa Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa tidak mendapat tanggapan dari pihak Keenterian ESDM dan membubarkan diri. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya