Mahasiswa Papua di Palangkaraya Tolak Otsus Jilid II dan DOB

02 March 2021 14:41
Mahasiswa Papua di Palangkaraya Tolak Otsus Jilid II dan DOB
Mahasiswa UPR asal Papua aksi damai tolak otsus jilid ke II dan pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua, berlangsung depan asrama mahasiswa Papua UPR di Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (Cakra/Trans89.com)
.

PALANGKARAYA, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) asal Papua aksi damai dengan tema, tolak otonomi khusus (otsus) jilid ke II dan pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua.

Aksi dipimpin Alfons Gwijangge berlangsung depan asrama mahasiswa Papua (Dadang Basecamp) UPR di Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (27/2/2021).

Massa aksi membentangkan spanduk dan pamflet bertuliskan, mahasiswa Papua di Kalimantan Tengah tolak otonomi khusus jilid 2 dan daerah otonomi baru di tanah Papua, Palangka Raya 27 Februari 2021. Segera hentikan berbagai macam eksploitasi di Papua.

Kemudian bertuliskan, enough is enough human right monitoring in West Papua (cukup pemantauan hak asasi manusia di Papua Barat). Segera tarik militer dari tanah Papua. Kami mahasiswa Papua dengan tegas menolak pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Tolak Otsus jilid 2. Otsus jilid II no, referendum yes.

Tuntutan massa aksi, Alfons Gwijangge menolak otonomi khusus jilid ke II dan pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua, karena otsus yang telah berjalan 20 tahun telah terbukti tidak membawah perubahan apapun khususnya bagi masyarakat Papua.

“Kondisi objektif yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera, dan pemerintah berencana memekarkan provinsi baru, yang mana keinginan itu sangat di tentang oleh seluruh masyarakat akar rumput di Papua,” terang Alfons.

Menurut dia, bahkan seluruh elit politik di tanah Papua menolak otsus dan pemekaran, karena rencana pemekaran ini sangat jelas bertentangan dengan syarat-syarat pembentukan daerah otonomi baru (DOB), dimana faktor jumlah penduduk Papua yang telah menjadi minoritas.

“Di tanah Papua sendiri cara membagi wilayah Papua yang hanya berdasarkan informasi intelejen yang dikemukakan oleh Tito Karnavian sangat tidak mendasar, dan bertentangan dengan keinginan rakyat Papua itu sendiri,” tutur Alfons.

Ia menyatakan, hukum tajam kebawah, tumpul keatas, hanya berlaku untuk masyarakat kecil dan tidak berlaku bagi para penguasa.

“Tidak ada keadilan di tanah Papua dan banyak pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang dilakukan oleh oknum aparat TNI dan Polri,” ujar Alfons.

Dirinya megungkapkan, otsus gagal dan rakyat Papua menolak pemekaran di Tanah Papua, krena otsus tidak jalan, aturan diperkosa oleh aparat sendiri untuk kepentingan para elit dan Papua dijadikan ajang politisasi para penguasa.

“Kami menolak otsus, menolak pemekaran DOB, karena rakyat tidak pernah diajak pembahasannya dan semua program hanya untuk kepentingan para elit saja. Kami menolak ketidakadilan di Papua,” ungkap Alfons

Alfons juga meminta keberadaan Tentara dan Polisi yang Satgas (satuan tugas) di Papua segera ditarik, karena keberadaannya hanya meresahkan dan menghantui rasa takut rakyat Papua.

“Papua sudah lama dengan Indonesia, tapi masih tetap menderita, Papua hanya diperkosa dan tidak ada realisasi program pembangunan di Papua. Papua menolak otsus dan pemekaran serta meminta referendum,” pintanya. (Cakra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya