Serikat Pekerja Nasional Aksi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Ini Tuntutannya

26 February 2021 17:02
Serikat Pekerja Nasional Aksi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Ini Tuntutannya
Massa dari DPP SPN unjuk rasa depan kantor Kementerian Tenaga Kerja RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRSNS89.COM – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) dipimpin Iwan Kusmawan, Ramidi dan Puji Santoso unjuk rasa depan kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemanaker) RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Serikat Pekerja Nasional menuntut reformasi hukum ketenagakerjaan, surat edaran Menteri Tenaga Kerja bukti nyata keberpihakan pemerintah pada kapitalis.

Kebijakan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, yakni Surat Edaran (SE) Menteri Nomor M/1/HK.04/!11/2020, tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka pencegahan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona.

SE Menteri Nomor M/3/HK.o4/11I/2020, tentang pelindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. SE Menteri Nomor M/4/HK.04/IV/2020, tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya virus corona.

SE Menteri Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE Menteri Nomor M/7/AS.02.02/V/2020, tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi dan protokol pencegahan Covid-19 di perusahaan.

SE Menteri Nomor M/8/HK.04/V/2020, tentang perlindungan pekerja/buruh dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19. SE Menteri Nomor M/11/HK.04/X/2020, tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

SE Menteri Nomor 1/14/HK.04/IX/2020, tentang sistem bekerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan normal baru di Kementerian Ketenagakerjaan. SE Menteri Nomor M/14/HK.04/XII/2020, tentang hari libur bagi pekerja/buruh pada hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020.

SE Menaker Nomor M/15/HK.04/XII/2020, tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19. SE Menteri Nomor M/1/HK.04/1/2021, tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19.

SE Menteri Nomor M/3/HK.04/I1/2021, tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19. SE Menteri Nomor M/4/HK.04/1I/2021, tentang imbauan bepergian keluar kota bagi pekerja/buruh selama libur tahun baru Imlek.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 312 Tahun 2020, tentang pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit Covid-19.

Peraturan Menteri (Permen) Nomor 18 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permen Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, tentang kebutuhan hidup layak. Permen Nomor 2 Tahun 2021 tentang, pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19.

Pernyataan sikap Iwan Kusmawan mengatakan, bidang ketenagakerjaan belum menjadi skala prioritas untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bidang ketenagakerjaan untuk menuju penghidupan yang layak dan tidak adanya diskriminasi jauh dari harapan, termasuk untuk memberikan rasa aman meningkatkan kesejahteraan juga penegakan hukum dikubur dalam-dalam dengan lahirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020,” kata Iwan.

Menurut dia, bidang ketenagakerjaan di Kemenaker RI lebih banyak keberpihakan kepada kaum kapitalis atau kaum pemodal, hal itu terindikasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan, baik SE dan Permen Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pesanan pemilik modal alias kapitalis.

“Kemenaker RI saat ini lebih cocok disebut kantor atau perusahaan cabang kapitalis atau pemodal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan yang menyimpang dan jauh dari harapan para buruh,” tutur Iwan.

Ia menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 selalu menjadi ikon Kemenaker RI untuk melakukan justifikasi atau pembenaran bahwa kesulitan selalu berpihak kepada kaum pemodal alias kapitalis.

“Dampak pandemi Covid-19 tidak pernah menyebutkan bahwa pekerja atau buruh dan rakyat Indonesia mengalami kesulitan, sekalipun ada bantuan subsidi upah tidak merata. Bansos sembako dan lainnya dimana ujungnya adalah terjadinya korupsi,” jelas Iwan.

Dirinya menyatakan, Kemenaker RI sangat lemah dalam penegakan supremasi hukum, terbukti seluruh kasus ketenagakerjaan yang bersifat normatif dan sudah dilaporkan tidak pernah terselesaikan, akan tetapi lebih banyak melempar masalah ke daerah atau perselisihan kasus pelanggaran.

“Untuk itu, SPN menyerukan kepada seluruh pekerja atau buruh, baik anggota maupun bukan anggota, agar tetap kritis menyikapi permasalahan ketenagakerjaan, jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah dan jaminan sosial, itu semua merupakan hak setiap pekerja atau buruh dan rakyat Indonesia,” ujar Iwan.

Lanjut Iwan, pernyataan sikap kami dari SPN ini bagian dari respon terhadap perintah Presiden RI Joko Widodo, bahwa masyarakat harus bersikap kritis.

“Hari ini kita buktikan sikap itu di depan kantor Kemenaker RI sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang sangat arogan,” imbuhnya.

Massa aksi tidak mendapat tanggapan dari pihak Kemenaker. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya