Kasus UU ITE, Kapolri: Tersangka Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

24 February 2021 02:41
Kasus UU ITE, Kapolri: Tersangka Minta Maaf Tak Perlu Ditahan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (IST)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Untuk penanganan kasus pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar tidak menahan tersangka yang sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat edaran (SE) pertanggal 19 Februari 2021, berlaku sebagai pedoman polisi dalam menangani kasus persoalan UU ITE.

Surat edaran itu tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif bernomor SE/2/II/2021, meminta seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk berkomitmen dalam menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kapolri Listyo juga menyampaikan kepada jajarannya agar mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE yang selama ini dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat di dunia maya.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam surat edaran tersebut.

Ia berharap, langkah ini mampu menghindari stigma kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan dalam kasus UU ITE.

“Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Polri harus senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif,” harap Kapolri.

Hal yang juga ditekankan Listyo dalam SE yang diterbitkannya, ialah penyidik tak perlu melakukan penahanan apabila tersangka dalam kasus yang berkenaan UU ITE telah meminta maaf.

Perintah Kapolri ini, tertuang dalam poin ‘i’ pedoman yang dijabarkan dalam SE tersebut, meminta penyidik mengutamakan langkah damai serta mediasi dalam penanganan kasus UU ITE.

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” terang Listyo dalam surat edaran tersebut.

Ini 11 poin lengkap SE Kapolri yang ditujukan kepada jajarannya;

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh jajaran anggota Polri,” imbuh Kapolri dalam surat edaran. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya