Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya di Lombok Timur Minta Kades Transparan

23 February 2021 18:24
Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya di Lombok Timur Minta Kades Transparan
Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya bersama aparat Desa Surabaya lakukan pertemuan terkait kinerja BPD dan pememrintah desa berlangsung di halaman kantor Desa Surabaya, Kec Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (Bayu A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya bersama aparat Desa Surabaya lakukan pertemuan terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa berlangsung di halaman kantor Desa Surabaya, Kec Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/2/2021).

Hadir digiat it, Kapolsek Sakra Timur Iptu Ahmad Amin, Kasi Trantib Sakra Timur Kamaluddin, Sekdes Surabaya Subandi, Babinsa Surabaya Serka Aminullah, Babinsa TNI Angakatan Udara (AU) Serda Syahrul, Babinkamtibmas Surabaya Bripka Harly, Ketua BPD Surabaya M Zulkifli bersama anggota, dan koordinator aksi IGB Yudha Hadiatma serta Muhammad Rudiman serta perwakilan pemuda-masyarakat Desa Surabaya .

Koordinator Massa, IGB Yudha Hadiatma ucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Surabaya yang mau menerima kami untuk melakukan hearing, tetapi kami sangat sayangkan karena kepala desa (Kades) tidak hadir.

“Kami mewakili pemuda dan masyarakat Desa Surabaya sangat prihatin dengan pemerintah desa kita (Surabaya) terkait APBDes yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh BPD,” ucap Yudha.

Ia meminta penjelasan apa yang terjadi dan masih beberapa peraturan desa (perdes) yang di buat oleh BPD, dimana sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

“Seperti pembangunan kantor desa yang terbengkalai, laporan PADes yang tidak sesuai dengan fakta, pemekaran dusun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari pemerintah desa, belum ada perekrutan terhadap kekosongan anggota BPD, terkait program PTSL, CSR dari PT Phokpan tahun 2019 berupa pembangunan gapura di pertigaan Rambang belum ada tindaklanjut sampai saat ini,” pinta Yudah.

Tanggapan Ketua BPD Surabaya, M Zulkifli ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa bersama pemuda serta perwakilan masyarakat yang telah berkesempatan untuk hadir dalam acara hearing ini.

“Terkait RKPDes belum kami tandatangani, karen sampai saat ini kami belum menerima laporan pertanggungjawaban tahun 2020, dan kami sudah bersurat tapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang, kami tidak tau alasan kades tidak menindaklanjutinyam” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan, terkait beberapa perdes yang kami buat, sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari pemerintah desa, termasuk pelaksanaan pemekaran dusun, ternyata tidak di SK-kan (surat kepuutusan) oleh kades, juga PADes, untuk penjualan tanah pecatu setahu kami sebesar Rp80.000.000.

“Untuk bangunan fisik kantor desa yang terbengkalai, kami BPD bingung karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kami mewakili masyarakat mempertanyakan kades yang meninggalkan tugas berangkat ke Jakarta tanpa keterangan,” jelas Zulkifli.

Sekdes Surabaya, Subandi menyatakan terima kasih kepada BPD bersama perwakilan pemuda dan masyarakat peduli Desa Surabaya yang telah berkenan untuk melakukan hearing.

“Salam takzim sekaligus permohonan maaf dari kades Surabaya yang tidak bisa hadir karena sakit. Kami sebagai Sekdes sdh bekerja sesuai tupoksi, termasuk laporan pertanggungjawaban tahun 2020,” ujar Subandi.

Dirinya mengungkapkan, kami sebagai administrator sudah mengerjakan tugas dengan semua administrasi.

“Ini semua belum ada tindaklanjut dari kades, karena semua itu terkait kebijakan kades,” ungkap Subandi.

Yudha kembali menyampaikan, hearing di kantor Desa Surabaya karena para pemuda bersama masyarakat menilai kinerja pemdes Surabaya sudah tidak sesuai harapan masyarakat Desa Surabaya.

“Banyak kejanggalan tidak transparan dalam mengelolah anggaran desa dari tahun 2020 sampai sekarang,” paparnya.

Kaur Keuangan Desa Surabaya, Amir Hamdan mengatakan, terkait tanah Pecatu, kami terima tahun 2020, dan tahun sebelumnya kami tidak tahu.

“Untuk penjualan tanah Pecatu, yang saya terima sebesar Rp68.595.000 (penjualan Pecatu di Montong Jawi), sedangkan yang dibelakang SD Batunyala dan di Besek kami tidak tahu. Terkait Pembangunan gapura kami tidak mengerti, karena semuanya ditangani oleh kades,” kata Amir.

Bendahara Desa Surabaya, Rosmiati menjelaskan, semua PADes yang kami terima.

“Kami mencatat dan dimasukkan ke rekening desa,” jelas Rosmiati.

Anggota BPD Surabaya, Hur mengatakan, kami dari BPD sudah berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin.

“Terkait RKPDes yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh BPD, karena kami belum mendapatkan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 oleh kades,” kata Hur.

Pendamping Desa Surabaya, Imran menyampaikan, tanah Pecatu dijual ditahun 2019 karena sebelumnya dikelola oleh masing-masing Kawil, sehingga kades berinisiatif untuk mengambil alih agar bisa masuk ke PADes Surabaya.

“Ditahun 2021, ada kebijakan pemda agar desa induk membagi tanah Pecatu kepada desa pemekaran yang sampai saat ini masih dalam proses. Terkait RKPDes, semua sudah selesai secara administrasi, tetapi kami juga bingung karena sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh BPD,” papar Imran.

Perwakilan masyarakat Surabaya, Zulkarnaen sangat prihatin terhadap pemerintah Desa Surabaya, karena jargon (visi misi) yang dijanjikan saat kampanye akan transparan dan bermartabat, ternyata semuanya nol.

“Apa yang disampaikan oleh perwakilan kami adalah fakta, mohon pertanggungjawaban dan penjelasan dari Kades Surabaya,” ujar Zulkarnaen.

Perwakilan Kawil Timu Pekan, Maslin mengatakan, penjualan tanah di Rambang, dirinya hanya diperintahkan mengerjakan administrasi dan sebagai saksi.

“Adapun nilai pembelian tanah sebesar Rp1.818.150.000. Untuk PADes tinggal dikalikan 2,5 %, itulah PADes-nya, Tetapi masalah uangnya saya tidak tau, karena semua diambil alih kades,” kata Maslin.

Kesimpulan Koordinator Aksi, Yudha mengatakan, Desa Surabaya tidak dalam keadaan baik, hal ini ditandai dengan semua yang kami tuntut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kami tidak puas dengan sikap kades. Harapan kami agar kades berhati besar untuk segera mengundang kami untuk mendapatkan penjelasan terkait semua tuntutan kami,” kata Yudha.

Yudha meminta kades utuk bersedia janagn selalu menghindar, maka kami mewakili masyarakat menuntut agar Kades Surabaya, Rifai Fajrin agar mundur saja.

“Kami minta kades mundur saja, tetapi tetap mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab beliau tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah,” pintanya.

Kapolsek Sakra Timur, Iptu Ahmad Amin mengimbau kalau kami dari pihak keamanan berterima kasih kepada semua yang hadir dalam kegiatan hearing ini, karena berjalan dengan aman dan kondusif walaupun belum ada jawaban yang memuaskan.

“Terimakasih juga kepada semua peserta hearing, karena dalam melaksanakan hearing tetap memperhatikan prtokol kesehatan (protokes) Covid-19,” ujar Amin.

Lanjut Amin, jika ada persoalan yang masih bisa kita selesaikan di bawah, mari kita sama-sama selesaikan.

“Namun kalau tidak memuaskan, silahkan bersurat agar dilakukan mediasi di dinas terkait, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan,” imbuhnya. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya