Donasi Bantuan Bencana Sulbar Miliaran Dipertanyakan DPRD Termasuk Dana APBD Rp12 Miliar Lebih

17 February 2021 03:34
Donasi Bantuan Bencana Sulbar Miliaran Dipertanyakan DPRD Termasuk Dana APBD Rp12 Miliar Lebih
Ketua Tim Pansus Pengawasan Anggaran Penyaluran Logistik DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sudirman mempertanyakan anggaran bencana yang dikelolah Pemprov Sulbar. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran Penyaluran Logistik DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sudirman mempertanyakan anggaran bencana yang dikelolah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.

Termasuk penggunaan dana yang bersumber dari para relawan dan donasi dari seluruh Indonesia dalam penanganan gemba bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene.

“Penyaluran logistik ini melalui struktural, artinya provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan dan desa,” kata Sudirman politisi Partai Golkar ini di Mamuju, Selasa (16/2/2021).

Ia menyatakan, secara formil itu yang dilakukan, tapi kenyataan yang kita lihat ini yang menjadi pertanyaan juga kepada kami dari tim Pansus, kenapa justru selama ini provinsi tidak pernah kelihatan ke lapangan, namun justru yang kelihatan itu TNI/Polri, Pemda (Mamuu/Majene) dan relawan.

“Provinsi dalam hal ini, sampai sekarang masyarakat masih mempertanyakan, dan itulah keberadaan Tim Pansus ini. Mungkin ada teknis secara SOP (standar operasional prosedur) yang disampaikan pihak Badan penanggulangan Bnencan Daerah (BPBD) atau sektor (instansi) terkait, sehingga Pansus bisa mengeluarkan rekomendasi bahwa seperti inilah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov (Sulbar),” ujar Sudirman.

Dirinya mengungkapkan, kemudian menyangkut masalah anggaran sumber dana yang masuk berupa dana segar ada sekitar kurang lebih Rp2,8 miliar.

“Ini masuk di dua rekening yakni Bank Mandiri di kelolah oleh BPBD sebanyak Rp1,6 miliar, masuk lagi bantuan jadi Rp1,8 miliar di Bank BPD dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) sebanyak Rp1 miliar, sampai saat ini belum terkorek. Dan informasi yang kita terima tadi sudah cair sebanyak Rp1,2 miliar,” jelas Sudirman.

Sudirman menyebutkan, ini muncul tadi di Pansus, yang jadi pertanyaan ada rekening pribadi atas nama Safruddin Martanegara.

“Ini yang ditelesuri Pansus, ternyata ini yan mengadakan pengadaan barang, berarti ini dipihak ketigakan,” sebutnya.

Menurut dia, ini pengadaan tenda senilai Rp400.000.000 yang dipihak ketigakan melalui Safruddin Martanegara, itulah yang kami katakan memangnya SOP-nya demikian, kalau memang SOP-nya seperti ini atau kalau ini kebijakan, tapi tolong jangan sampai bertentangan dengan aturan.

“Kami akan telaah baik-baik dan telusuri ini. Seperti kebijakan-kebijakan, kalau memang sesuai dengan SOP, saya kira no coment (tidak ada komzentar), tapi ini bertentangan aturan, kami akan tindaklanjuti. Kalau misalnya Pansus mememukan hal- hal ini, kami akan merekomendasikan turunkan investigasi,” tutur Sudirman.

Kata Sudirman, lucunya, Januari masih tanggap darurat, itu barang sudah keluar, tapi sampai sekarang penyalurannya sudah masuk masa transisi pendistribusiannya, dan masih ada stok di gudang sebanyak 4.000 tenda.

“Menurut pihak BPBD, mereka menyalurkan sesuai dengan data. Jadi menurut kami dari Pansus karena penyalurannya secara struktural, kenapa pakai data, serahkan saja ke kabupaten, nanti kabupaten yang berbuat menindaklanjuti ke bawah seperti apa di bawah (kecamatan, kelurahan/desa),” katanya.

Kemudian kata Sudirman, banyak dana-dana yang keluar itu hanya digunakan untuk dana operasional, ada (dana) yang paling digaris bawahi di sini, yakni pembayaran tenaga relawan.

“Kalau bicara relawan, itukan rela, kenapa ada justru itu dibayarkan. Iya, dibayarkan sebanyak Rp3 juta per orang tenaga relawan. Relawan yang masuk di Sulawesi Barat kurang lebih 30 ribu orang, kenapa hanya 40 orang kalau dibayarkan,” katanya.

Lanjut Sudirman, Pansus akan menelusuri seperti apa kebijakan, kenapa justru ada pembayaran terhadap relawan, sementara ini uang bantuan yang dikirim oleh donatur diperuntukkan untuk pengungsi, bukan untuk operasional.

“Dana APBD hampir Rp13 miliar belum ada terkorek, ini juga dipertanyakan oleh Pansus, kenapa tidak disalurkan ini barang (dana). Ini peruntukannya untuk bencana, ya emergency (keadaan darurat), kenapa justru tidak dikeluarkan itu barang,” sambungnya.

Dilansir dari laman Antara, Kepala BPBD Sulbar Darno Majid mengakui dana bantuan se-Indonsia yang akan digunakan membantun masyarakat korban pengungsi belum disalurkan dan hanya dialokasikan untuk pengadaan terpal (tenda).

“Dana relawan yang tersisa tersebut belum tersalurkan ke para pengungsi akibat pemerintah Sulbar belum memiliki data korban terdampak gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene,” pungkasnya. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya