Belum Tuntas 100%, Salah Satu Item Pekerjaan Program Marasa di Pasangkayu Pemasangan Internet Melalui Provider

16 February 2021 18:00
Belum Tuntas 100%, Salah Satu Item Pekerjaan Program Marasa di Pasangkayu Pemasangan Internet Melalui Provider
Penanggung Jawab Program Marasa yang juga Tenaga Ahli PSD Kabupaten Pasangkayu, Herman Cahyadi. (Aspar Sapto/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) yakni program mandiri, sehat dan cerdas (Marasa) untuk anggaran tahun 2020, menggelontorkan dan ke desa di Kabupaten Pasangkayu sebanyak Rp3,6 miliar.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 18 desa di 9 kecamatan. Masing-masing desa mendapatkan Rp200 juta diperuntukkan untuk sembako sebanyak Rp60 juta dan Rp140 juta untuk program sarana dan prasarana.

Desa yang mendapatkan kucuran dana tersebut yakni Desa Kulu, Desa Singgani, Desa Batu Matoru, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang. Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu. Desa Tampaure, Kecamatan Bambaira. Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga.

Kemudian Desa Doda, Kecamatan Sarudu. Desa Bukit Harapan, Desa Sumber Sari dan Desa Lelejae, Kecamatan Bulu Taba. Desa Towoni, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras. Desa Benggaulu, Desa Bulubonggu, Desa Tirtabuana, Kecamatan Dapurang. Desa Saptanajaya dan Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku.

“Programnya ini untuk pengadaan sembako Rp60 juta, dan sisanya untuk program sarana dan prasarana yang indikatornya berdasarkan indeks desa membangun (IDM) pada tahun 2019,” kata Penanggung Jawab Program Marasa yang juga Tenaga Ahli PSD Kabupaten Pasangkayu, Herman Cahyadi di kantor P3MD Pasangkayu, Senin (15/2/2021).

Menurut dia, progres anggaran tersebut sampai sekarang ini telah mencapai 89%, sisanya yang 11% belum mereka terima pertanggungjawabannya, karena ada desa yang menganggarkan untuk pengadaan jaringan internet.

Kata Herman, desa yang mengganggarkan pengadaan jaringan internet dari anggaran Marasa, yakni Desa Kulu, Batu Matoru, Bambakoro, Singgani, Bulu Parigi, Towoni, Tampaure, Benggaulu, Tirtabuana, Saptanajaya, Taranggi, Bukit Harapan, Sumber Sari dan Lelejae.

“Jadi tidak semua desa yang mendapatkan anggaran Marasa itu memprogramkan jaringan internet,” katanya.

Ia menjelaskan, desa yang memprogramkan jaringan internet tersebut sifatnya semi wajib, jadi kalau tidak ada kecocokan harga dengan provider (penyedia jasa internet) yang ditunjuk Dinas PMD Provinsi Sulbar, desa bisa membatalkannya dan anggarannya dapat dialihkan untuk program lainnya.

“Saya tidak mengetahui persis seperti apa perjalanannya program pengadaan jaringan tersebut, karena tidak dilibatkan secara tekhnis, seperti saat penyusunan anggaran,” jelas Herman.

Dirinya hanya mendengar ada desa yang membatalkan kerjasamanya dengan provider, tapi kita tidak tahu desa apa semua.

“Kalau saat pemeriksaan nanti dan tidak terbukti jaringan internet terpasang di desa, maka kami tuntut itu adalah pasal MoU (Memorandum of Understanding) antara desa dengan provider, dimana disitu ada disebutkan bahwa jika barang tidak terpasang, provider selaku penyedia jaringan internet itu wajib mengembalikan anggarannya ke desa,” tegas Herman.

Salah seorang penanggung jawab program Marasa di Dinas PMD Provinsi Sulbar, Mariunus yang dikonfirmasi via telepon mengaku tidak mengetahui secara persis terkait perkembangan program Marasa di Kabupaten Pasangkayu, khususnya desa yang memprogramkan pengadaan jaringan internet.

“Saya tidak secara pasti itu pak, tapi saya akan coba tanyakan kepada PPK-nya, karena dia yang lebih tau,” imbuhnya. (Par/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya