Menolak Divaksin Covid-19 Bakal Kena Denda Berdasarkan Perpres Baru

15 February 2021 02:53
Menolak Divaksin Covid-19 Bakal Kena Denda Berdasarkan Perpres Baru
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 14 tahun 2021, tentang Perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020, tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. (IST)
.

TRANS89.COM – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021, tentang Perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020, tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Meski begitu, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban.

Sementara bagi orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, maka orang tersebut akan dikenai sanksi seperti dilansir dari kontan.co.id.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi tersebut, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Adapun, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut pasal 13B juga menyebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid- 19.

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a), dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang (UU) tentang wabah penyakit menular.

Untuk diketahui, Perpres ini berlaku pada tanggal diundangkannya yakni 10 Februari 2021. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya