Rakyat Jambi Menuntut Keadilan Aksi di Ombudsman RI, Ini Tuntutannya

12 February 2021 08:30
Rakyat Jambi Menuntut Keadilan Aksi di Ombudsman RI, Ini Tuntutannya
Rakyat Jambi Menuntut Keadilan meminta Ombudsman dan Bawaslu RI memanggil oknum ASN Kabupaten Merangin yang diduga tidak netral pada pilgub Jambi 2020, berlangsung di kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Arief Djumadi/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Puluhan massa dari Rakyat Jambi Menuntut Keadilan meminta Ombudsman dan Bawaslu RI memanggil oknum aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Merangin yang diduga tidak netral pada pemilihan gubernur (pilgub) Jambi 2020 dengan mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

Aksi dipimin Said Hafiz di kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2021).

Massa aksi menduga adanya mobilisasi oknum ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dan pemberian dukungan para kepala desa (kades) se-Kabupaten Muaro Jambi, pada perhelatan pilgub Jambi 2020 lalu.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Ombudsman RI dan Bawaslu RI jangan merusak suara rakyat Jambi, segera selamatkan dari penghianatan demokrasi.

Orasi Said Hafiz mengatakan, kami masyarakat Jambi berharap ombudsman masih dapat berdiri tanpa ada campur tangan politik.

“Kami meinta tindak lanjut laporan yang telah masuk pada Januari 2021, karena laporan yang kami masukan sudah 14 hari dan harus ditindaklanjuti,” kata Said.

Menrut dia, kami juga meminta memanggil pihak-pihak terkait, dan kenapa sampai hari ini belum ada tindaklanjutnya.

“Di Bawaslu Provinsi Jambi terdapat oknum yang menjual data kepada pihak-pihak luar dalam hal ini politik,” tutur Said.

Sementara Julius menyatakan, aksi demo ini dilakukan karena adanya indikasi kuat oknum ASN dan Kades di dua kabupaten terlibat dalam perhelatan pilgub Jambi 2020, dengan memberikan dukungan politik secara langsung kepada salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur Jambi.

“Fakta yang ada jika ada dugaan ASN Kabupaten Merangin dan Kades se-Kabupaten Muaro Jambi terlibat mendukung salah satu paslon,” ujar Julius.

Ia mengungkapkan, hal ini dibuktikan dengan sudah dilaporankannya ke Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 21 Desember 2020, bernomor 09/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 An A, dimana pada tanggal 24 Desember 2020 pelapor sudah memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Merangin.

“Namun yang menjadi tanda tanya besar, pada tanggal 28 Desember, Bawaslu Merangin menghentikan laporan tersebut, dan tanggal 30 Desember-nya pelapor diundang kembali untuk memberikan klarifikasi yang bernomor 201/bawaslu-Prov JA.04/TU.00.01/XII/2020 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Merangin,” ungkap Julius.

Lanjut Julis, sama halnya dengan dugaan Kades se-Kabupaten Muaro Jambi, yang juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Muaro Jambi, setelah dihentikan kemudian dilanjutkan kembali permasalahan ini.

“Jadi kuat dugaan adanya oknum Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi yang bekerja tidak sesuai SOP dan melanggar kode etik profesional Bawaslu,” sebutnya.

Dua orang perwakilan yaitu Said Hafiz dan Yulius di terima Asisten Madya Ombudsman RI, Ibnu Firdaus. (Arief/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya