Peringati HPN, Kemenkumham Kerjsama PWI Gelar Seminar Tentang Regulasi Negara Dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream

05 February 2021 06:34
Peringati HPN, Kemenkumham Kerjsama PWI Gelar Seminar Tentang Regulasi Negara Dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream
Kemenkumham RI bekerjasama PWI laksanakan seminar peringatan Hari Pers Nasional 2021 melalui virtual. (Dok. Kanwil Kemenkumham Sulbar)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) laksanakan seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 melalui virtual (online), Kamis (4/2/2021).

Tema kegiatan yakni, ‘regulasi negara dalam menjaga keberlangsungan media di era disrupsi media sosial (medsos),’.

Kegiatan peringatan HPN diikuti secara virtual ini juga diikuti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar), M Anwar bersama berserta seluruh jajarannya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan dalam berkehidupan manusia memiliki inovasi, dan inovasi ini yang melahirkan revolusi atau perubahan besar adalah teknologi internet yang menciptakan kehidupan digital sehingga hidup semakin cepat dan mudah.

“Di Indonesia, penggunaan internet sangat masif. Berdasarkan data digital 2020 yang dipublikasikan hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 175,4 juta orang,” kata Yasona melalui keterangan tertulisnya.

Menurut dia, survey Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan angka yang lebih tinggi, pada Juni 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia 194 juta orang.

“Dibanding tahun 2019 sebelumnya, angka pertumbuhan pengguna internet tahun 2020 sebesar 17% atau sekitar 25 juta,” tutur Yasonna.

Ia menyebutkan, masyarakat dinilai sangat mudah mendapatkan informasi melalui website, grup perpesanan, hingga media sosial.

“Hal dikarenakan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Diharapkan dengan kemampuan literasi digital yang baik misalnya kemampuan analisa dan kecermatan dalam memilah informasi,” sebut Yasonna.

Dirinya menyatakan, ke depan, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat. Indonesia punya program smart city (kota pintar), smart city akan menciptakan smart people (orang pintar).

“Smart city tidak dinilai dari seberapa banyak warganya yang memegang smart phone, tapi dilihat dari partisipasi positif apa yang bisa dilakukan warganya lewat teknologi,” ujar Yasonna.

Yasonna menyampaikan bahwa media sosial menjadi disruptor terhadap media mainstream. Masifnya media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi media mainstream.

“Di era digital ini, siapapun yang tidak mampu beradaptasi maka harus bersiap diri untuk tertinggal. Demikian juga dengan media. Media-media yang tidak siap dengan serbuan internet, dipastikan tidak akan mampu bertahan lama,” paparnya.

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai kementerian yang membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang hukum, terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan terkait konsep rancangan regulasi konvergensi media.

“Seminar yang hari ini kita laksanakan merupakan bentuk dukungan dan partisipasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap PWI dalam peringatan HPN untuk mendapatkan berbagai masukan terkait regulasi yang kita perlukan,” terang Yasonna.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel oleh para pembicara antara lain Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, Staf Ahli Pers PWI Wina Armada Sukardi, dan CEO JPNN Auri Jaya. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya