Tiga Paslon Hasil Pilkada Serentak di Sulawesi Barat Ditetapkan KPU, Mamuju Tertunda

24 January 2021 16:36
Tiga Paslon Hasil Pilkada Serentak di Sulawesi Barat Ditetapkan KPU, Mamuju Tertunda
Ketua KPU Sulbar, Rustang Rasid (baju putih) saat hadiri penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu. (Ocha/Trans89.com)
.

MAMUJU TENGAH, TRANS89.COM – Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, khusunya empat kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki tahap penetapan bagi pasangan calon (paslon) wakil bupati dan wakil bupati terpilih.

Keempat kabupaten di Sulbar melaksankan pilkada serentak tahun 2020, yakni Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu.

Namun dari keempat kabupaten yang sudah menggelar pilkada serentak tersebut, tiga diantara paslon terpilih sudah ditetapkan KPU, dan tinggal menyisahkan satu paslon yang belum ditetapkan KPU, karena berselisih di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Sulbar, Rustang Rasid saat hadiri penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Mateng, Sabtu (23/1/2021).

Ia menyampaikan, dengan ditetapkannya paslon bupati dan wakil bupati Mateng, hal ini menindaklanjuti surat KPU nomor 60 tahun 2021, tentang penetapan paslon terpilih pemilihan serentak tahun 2021 di wilayah Provinsi Sulbar.

“Paslon yang telah ditetapkan masing-masing oleh KPU Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Majene merupakan wilayah pemilihan yang tidak ada registrasi permohonan perselisihan hasil dari 4 kabupaten di Sulbar,” papar Rustang.

Menurut dia, Kabupaten Mamuju adalah satu-satunya kabupaten di Sulbar yang terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan ke MK, dan hal itu berdasarkan surat penyampaian secara resmi dari KPU tertanggal 20 Januari 2021.

“Kami meminta masing-masing KPU Kabupaten lakukan penetapan paslon terpilih paling lambat 5 hari setelah terbitnya SK KPU berdasarkan UU nomor 5 tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019, tentang program jadwal tahapan dan program termasuk tahapan penetapan,” tutur Rustang.

Rustang menjelaskan, ini termasuk tahapan dalam rangkaian pilkada, seperti KPU Mateng tiga hari mengusulkan hasilnya yang menjadi salah satu dasar rujukan dalam SK penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.

“Diharapkan kepada paslon terpilih agar kedepan bisa menyiapkan pengadaan kantor bagi penyelenggara agar tidak lagi mengontrak,” imbuhnya. (Uchon/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya